BNP2TKI Hadir untuk Kurangi Percaloan TKI

Liputan6.com, Jakarta: Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat, mengaku kehadiran BNP2TKI diharapkan berperan efektif mengurangi praktek percaloan TKI, utamanya dalam proses penempatan calon TKI ke luar negeri.

Dalam silaturrahmi dengan pimpinan dan jajaran redaksi Palembang Televisi (PAL TV), dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadan III BNP2TKI hari pertama di Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (19/8), Jumhur mengatakan, BNP2TKI melakukan upaya serius dan sistematis guna mengikis kegiatan percaloan tersebut. Salah satunya, membenahi pelayanan TKI dimulai "hulunya" atau bermula dari proses rekrut calon TKI (CTKI) di pedesaan untuk menjadi TKI ke luar negeri.

"Jadi, keterlibatan calo dalam proses rekrut calon TKI ke TKI kita pangkas secara terus-menerus, baik kegiatan maupun mata rantainya, sehingga CTKI tidak mengalami penistaan dan segala bentuk kerugian. Hal itu dapat menjadikan keberadaan TKI bermatabat sekaligus berkualitas dalam bekerja di luar negeri," ujarnya.

Dikatakan, upaya pembenahan sejak dari hulu itu di antaranya mendirikan program Kelompok Berlatih Berbasis Masyarakat (KBBM), sejenis Balai Latihan Kerja TKI di pedesaan yang merupakan kantong TKI. KBBM merupakan program rintisan BNP2TKI dimulai pada 2009, yang didirikan bekerjasama kelompok masyarakat berbadan hukum, untuk melatih persiapan CTKI bekerja di luar negeri, khususnya TKI PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga).

Ditambahkan, pada 2009 BNP2TKI membangun sebanyak 30 unit KBBM di berbagai desa basis TKI umumnya di Pulau Jawa. "Sedangkan 2010 ini kita telah menyelenggarakan pendirian 70 KBBM, juga di kantong-kantong TKI di Pulau Jawa," jelas Jumhur, seraya mengatakan pada 2011 BNP2TKI akan membangun KBBM sekitar 300 unit.

Selain KBBM, pembenahan hulu dilakukan dengan memudahkan akses pelayanan pada TKI di daerah, yaitu melalui Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang juga dibangun BNP2TKI dengan pemerintah daerah, antara lain di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di LTSP, semua instansi pelayanan TKI di daerah berhimpun dalam satu kantor guna melaksanakan sistem pelayanan yang murah, mudah, cepat, dan aman bagi CTKI/TKI.

"Dengan demikian, peranan calo TKI jauh berkurang akibat aktivitas pelayanan LTSP dan kegiatan KBBM," katanya. LTSP sendiri, lanjut Jumhur, akan diupayakan BNP2TKI untuk dikembangkan di Cilacap (jawa Tengah), Makassar (Sulawesi Selatan), Medan (Sumatera Utara), Pontianak (Kalimantan Barat), dan Dumai (Riau).(BJK/AYB)