Pemerintah Diminta Fokus Wujudkan Pemerataan Tanah

Liputan6.com, Jakarta Wakil Komisi IV Daniel Johan mendesak pemerintah harus fokus dalam mewujudkan pemerataan tanah melalui reforma agraria atau penataan ulang sumber-sumber agraria. Hal ini sebagai upaya mengurangi ketimpangan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya para petani yang menjadikan pertanian sebagai tumpuan utama perekonomian masyarakat.

Sebelumnya Daniel mengatakan, bahwa di dalam reforma agraria terdapat dua hal yang harus diperhatikan pemerintah, yakini tanah objek reforma agrarian (TORA) dan perhutanan sosial.

“Kita ingin memastikan agar para petani punya lahan tidak kecil, minimal dua Hektare (Ha). Sehingga bisa produktif dan target mencapai kedaulatan pangan Indonesia dapat terwujud,” terangnya di sela-sela RDP dengan Dirjen Planologi dan Tata Ruang Kementerian LHK di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/03/2017).

Menurut Daniel, langkah pertama dalam mencapai reforma agraria dengan memastikan penerimaan tanah yang tepat untuk rakyat, tanpa campur tangan pihak terkait. Kedua harus ada peraturan yang terikat, seperti dalam jangka waktu lebih dari 30 tahun tanah harus dijual,karena memikirkan dalam konteks hak waris. Sehingga target negara agar petani punya lahan cukup besar bisa tercapai.

Politisi F-PKB itu pun menjelaskan, alternatif lain dari program reforma agraria dengan memanfaatkan lahan menanggur. “Lahan menganggur cukup besar, 23 juta Hektar (Ha). Seharusnya bisa kita manfaatkan dari lahan menanggur itu untuk memaksimalkan pertanian petani,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia berharap masyarakat desa bisa memanfaatkan lahan yang ada di daerahnya dengan maksimal. Sehingga bisa menjadi produktif dan meningkatkan kesejahteraan petani. Karena target program refora agrarian tidak hanya pada luas lahan yang menjadi obyek. Tetapi juga harus disertai target output yang terukur secara kuantitatif.

Beberapa tambahan luas area tanam untuk tanaman pangan dan holtikultura termasuk beberapa tambahan produksi pemberdayaan lahan tersebut. “Reforma agraria dan perhutanan sosial diharapkan bisa menjawab persoalan ketimpangan ekonomi petani Indonesia,” paparnya.

(*)