Isu SARA Dinilai Jadi Masalah Nasional di Pemerintahan Jokowi-JK

20161009- Pemuda Lintas Etnis Ajak Ajak Warga Hindari Isu SARA-Jakarta- Gempur M Surya — Lintas Pemuda Etnis Nusantara melakukan aksi kampanye di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (10/9). Dalam aksinya mereka mengajak warga agar tidak menggunakan isu SARA untuk menyukseskan Pilkada. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif IndoBarometer Muhammad Qodari‎ mengatakan, isu SARA menjadi masalah utama dalam pemerintahan Jokowi - JK. Selain itu, ada lima permasalahan penting yang muncul dari masyarakat terkait kondisi saat ini.

"Perekonomian rakyat 16 persen, harga sembako mahal 14,6 persen, masalah agama atau SARA 8,3 persen, sulitnya lapangan kerja 6,3 persen dan stabilitas politik 6 persen," kata Qodari di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (22/3/2017).

Masalah SARA ini menjadi menarik dalam survei ini. SARA baru dirasakan mengganggu masyarakat paxa akhir 2016 hingga 2017 ini. Sedangkan pada 2015 tidak ada keresahan yang dirasakan masyarakat soal SARA.

"Menarik adalah isu SARA ada kaitannya dengan Pilkada di Jakarta survei IndoBarometer tahun lalu belum muncul. Mudah-mudahan isu sementara saja. Kalau sampai enam bulan ke depan masih ada, ini PR bersama," imbuh Qodari.

Survei ini dilakukan pada 4-14 Maret 2017 di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah responden survei ini mencapai 1.200 orang dengan metode multistage random sampling. Margin of error plus minus 3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.