Sukses

Ketua DPR Apresiasi Kinerja Pemerintah dengan Catatan Ini

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR RI Setya Novanto mengapresiasi capaian kinerja pemerintahan Jokowi-JK, namun demikian hal itu perlu untuk ditingkatkan lagi agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keinginan pemerintah dapat tercapai. Hal itu diungkapkan usai melakukan Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Fraksi DPR RI pada Senin, (20/03) lalu.

Dalam rapat tersebut, beberapa isu dibahas seperti pertumbuhan ekonomi dan redistribusi aset serta reforma agraria.

“Ini kita barusan rapat dengan seluruh pimpinan fraksi dan juga lembaga. Tujuannya adalah kita menyampaikan hasil rapat pimpinan tinggi negara bersama presiden. Kita sampaikan yang terkait masalah pertumbuhan ekonomi dan kedua masalah redistribusi aset dan reforma agraria,” terang Setya Novanto.

Novanto menuturkan, dalam pertemuan tersebut semua pimpinan fraksi memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah tetapi perlu ada tindakan implementasi supaya rencana pemerintah dapat terlaksana sesuai keinginan.

“Tentu ini menjadi pembicaraan dan juga evaluasi bersama. Karena apa yang direncanakan pemerintah melalui Presiden Jokowi-JK yaitu kita semua pimpinan fraksi memberikan apresiasi tapi perlu ada tindakan implementasi supaya betul-betul terlaksana apa yang menjadi keinginkan pemerintah. Dan bisa diterima oleh rakyat,” jelas Novanto.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga menyampaikan bahwa DPR akan mengundang menteri-menteri terkait, seperti Menteri BPN, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri dan lain-lain untuk peningkatan capaian kerja pemerintah. Hal itu agar target pembangunan dapat segera dicapai.

“Sehingga dalam waktu dekat usul dari semua pimpinan fraksi, kita akan undang para menteri-menteri terkait untuk bisa menyampaikan secara jelas sehingga ini bisa memberikan gambaran jelas. Sehingga apa yang diinginkan pemerintah bisa tercapai,” tutup Novanto.

(*)

Artikel Selanjutnya
Sekjen MPR RI Mengapresiasi Pegawai MPR dan Media di Rakernis
Artikel Selanjutnya
DPR dan Pemerintah Perlu Evaluasi Prolegnas