Sukses

Pengamat: Kasus E-KTP Seperti Bom Waktu di Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta - Kasus korupsi e-KTP akhirnya bergulir kembali. Dua terdakwa sudah langsung diajukan ke meja hijau untuk menjalani peradilan.

Banyaknya nama yang disebutkan pada dakwaan membuat kasus ini akan memakan waktu lama. Diperkirakan memakan waktu dua tahun.

Direktur Indobarometer M Qodari menilai, kasus yang merugikan negara Rp 2,3 Triliun itu seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Bila kasus ini terus bergulir hingga 2019, bukan tidak mungkin bom waktu politik akan meledak jelang pemilu.

"Memang bagaimana pun kasus e-KTP akan berpengaruh pada pemilu ke depan. Kalau hitung-hitungan 2 tahun, bom ini akan terasa pada pemilu, pileg, pilkada, dan pilpres 2019." kata Qodari di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (18/3/2017).

Dengan kondisi ini, partai politik harus benar-benar bersiap. Karena kasus e-KTP ini menyeret hampir seluruh partai besar yang ada.

Qodari menjelaskan, dampak politik kasus e-KTP bisa saja berpengaruh besar pada partai atau malah sebaliknya. Sebut saja Partai Demokrat. Saat kader Demokrat mulai banyak terjerat kasus korupsi, suara partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu terjun bebas. Hal ini tak lepas dari citra yang ditangkap masyarakat.

Sebaliknya, saat Ketua Umum PKS Lutfi Hasan Ishaq tersandung kasus korupsi sapi, PKS cenderung bisa bertahan. Hal ini tak lepas dari soliditas internal partai.

"Memang penilaian publik tergantung masyarakat. Ada kavling kotor dan bersih. Kalau yang kena partai besih, habis. Kalau kotor, sudah dari dulu," jelas dia.

Sementara, partai yang tidak terseret dalam kasus ini juga bisa memainkan peran untuk menggaet lebih banyak pemilih. Tapi tidak secara otomatis suara partai besar berpindah ke partai tak disebut atau malah ke partai baru.

"Ini semua partai besar kena kasus korupsi semua, suara akan lari ke Perindo tidak semudah itu hitung-hitungan politiknya. Tapi Partai Golkar, PDIP, Demokrat akan berhadapan dengan penurunan citra dan suara," pungkas dia.

Artikel Selanjutnya
Yorrys: Konsolidasi Golkar Bukan untuk Lengserkan Novanto, Tapi..
Artikel Selanjutnya
Politikus PKS: Kalau Kasus e-KTP Cuma Lewat, Ini Kiamat Kecil