Sukses

Transparansi Anggaran Belum Tercapai di Daerah, Ini Kata Mendagri

Mendagri mengatakan, ada sejumlah alasan yang menyebabkan transparansi anggaran belum tercapai.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah pusat terus mendorong jajaran di daerah untuk melakukan transparansi anggaran. Meski, dia mengaku, banyak masalah yang mengiringi pelaksanaannya.

Masalah tersebut antara lain kualitas regulasi dan birokrasi buruk, gaji pengawai negeri yang masih rendah, dan desentralisasi tanpa disertai mekanisme akuntabilitas daerah. Kemudian oligarki serta penegakan sanksi atau hukum yang masih lemah.

Oleh karena itu, politikus senior PDIP itu meminta agar pengawasan anggaran ditingkatkan.

"Rawan korupsi itu ada pada saat perencanaan atau penyusunan anggaran. Kemudian pajak retribusi, dan dana bansos. Ini yang perlu fokus pengawasannya," kata Tjahjo di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (16/3/2017).

"Banyak lembaga atau swasta termasuk media juga harus memonitor. Karena itu, kita mendukung kualitas pelayanan dan sumber daya manusia dengan model elektronik, khususnya E-Budgeting," lanjut Tjahjo.

Pasalnya, dengan hal ini, semuanya bisa mengurangi tingkat korupsi. Terlebih jika masyarakat ikut mengawasi.

"Ini bisa mengurangi indeks kerawanan korupsi," pungkas Tjahjo.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.