Wiranto: Perbatasan Jangan Lebih Buruk Dari Negara Tetangga

Liputan6.com, Jakarta - Daerah perbatasan bukan hanya sebagai pos lintas batas suatu negara, tetapi juga menyangkut harga diri dan martabat bangsa. Sehingga perlu perubahan total agar menjadi lebih baik.

Hal itu disampaikan saat Pencanangan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2017 di Ranai, Kab. Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/3/2017).

"Pembangunan perbatasan, terutama pembangunan pos lintas batas tidak hanya membangun secara fisik, tapi ada niat untuk mempertahankan dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa," ucap Wiranto. 

Wiranto mengatakan, di masa lalu, ada kesenjangan wilayah perbatasan di Indonesia dengan negara lain. Ia pun mengaku wilayah perbatasan Indonesia kerap digambarkan lebih kumuh dan miskin, sedangkan di negara tetangga jauh lebih maju dengan kondisi yang jauh berbanding terbalik.

Ia menegaskan, pemerintah saat ini ingin membalikkan persepsi tersebut. Menurut dia, Presiden Jokowi menginginkan wilayah perbatasan harus lebih hebat dari wilayah tetangga.

"Ada 7 pos lintas batas yang sudah selesai dan setelah selesai, membanggakan betul. Artinya, kita jangan sampai membuat kondisi wilayah perbatasan kita lebih buruk dari negara lain," ucap politisi Partai Hanura itu. 

Menurut Wiranto, Negara itu ibarat tubuh manusia, kalau ingin sehat maka saluran darahnya harus lancar. Kalau sarana transportasi, infrastrukturnya tidak ada, ibarat tubuh manusia itu sakit karena suplai darah ke tubuhnya tidak baik.

"Mudah-mudahan 2 sampai 3 tahun ke depan tidak ada lagi daerah tertinggal," kata Wiranto.

Untuk itu, sebagai bentuk komitmen bersama dalam Pengelolaan Perbatasan Negara, telah ditetapkan dalam alokasi APBN Tahun 2017 sebesar Rp 17,839 triliun yang dibagi ke 26 Kementerian dan Lembaga, yang pelaksanaannya tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote.

Bangun Wilayah Natuna

Menurut Wiranto, alokasi tersebut digunakan untuk konektivitas wilayah, pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, dan pemenuhan saran dan prasarana infrastruktur pemerintahan. Khusus untuk Provinsi Riau, dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,420 triliun oleh 18 Kementerian dan Lembaga yang tersebar pada 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri.

Rinciannya yaitu untuk Kabupaten Natuna dialokasikan sebesar Rp 444,943 milyar, Kabupaten Bintan dialokasikan sebesar Rp 116,239 milyar, Kabupaten Anambas sebesar Rp 159,232 milyar, Kabupaten Karimun sebesar Rp 123,009 milyar, dan Kota Batam sebesar Rp 2010,341 miliar.

Wiranto menjelaskan pemerintah telah menentukan kebijakan untuk membangun Kepulauan Natuna sebagai salah satu basis kekuatan TNI terpadu dengan mengintegrasikan kekuatan darat, laut, dan udara secara utuh. Pemerintah juga menetapkan Ranai sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

"Natuna ini masuk di proyeksi 2017-2018, dan Pak Jokowi menargetkan 2018 akhir selesai baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi," ucap dia.

Hadir dalam acara ini Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR M. Basuki Hadimuldjono, Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Kepulauan Riau, Staf Ahli Ekonomi dan Sumber Daya Alam Saleh Abdurachman, perwakilan MabesTNI, perwakilan Polri, perwakilan Mabes AD, Mabes AU, dan BNPP.