Sukses

Penyerapan Anggaran Jawa Barat Lambat

Liputan6.com, Jakarta Ketua Tim Kunker Komisi XI DPR Marwan Cik Asan memimpin kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat didampingi 16 orang Anggota Dewan, Senin (27/2). Selama di daerah itu Tim melakukan pertemuan dengan Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat, Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat dan Kepala Pusat Statistik Prov. Jawa Barat.

Kedatangan Tim Komisi XI DPR disambut Kepala Perwakilan BPK, Kepala Perwakilan BPKP dan Kepala Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

“Berdasarkan beberapa temuan BPK RI bahwa terjadi keterlambatan penyerapan anggaran di pusat maupun daerah. Bagaimana penyerapan anggaran APBD Prov. Jabar, apakah terjadi penumpukan di akhir tahun anggaran atau tidak dan langkah-langkah apa yang telah dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Prov. Jabar ,“ ungkap Marwan saat membuka rapat di Gedung BPK Prov. Jawa Barat.

Disamping itu, politisi dari Partai Demokrat menegaskan bahwa kunjungannya dalam masa reses ini adalah untuk mendapatkan masukkan dari berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kesimpangsiurannya masalah penyerapan anggaran daerah yang telah berjalan 3 tahun terakhir.

Kepala Perwakilan BPK Jabar Arman Syifa menanggapi pertanyaan Tim Komisi XI DPR tentang upaya yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Jawa Barat dalam melakukan enpowering terhadap Pegawai Pemerintah Prov. Jabar sehingga penyajian laporan keuangan daerah menjadi lebih baik.

Upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar menggunakan SDM sesuai kompetisi dan sesuai dengan latar belakang pendidikan. Pihaknya juga meningkatkan kompetensi melalui diklat dan bimtek dan jika diperlukan melakukan pendampingan oleh BPKP dalam perbaikan system dan penyajian laporan keuangan daerah.

Selain itu juga mendorong Pemda untuk melakukan studi banding dengan Pemda lain yang telah lebih baik dalam melakjukan pengelolaan keuangan. Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPKP Prov. Jabar Deni Suardini menyampaikan langkah langkah yang sudah dilakukan oleh BPKP agar pengelolaan dana desa dapat berjalan secara transparan dan akuntable.

Langkah-langkah yang dilakukan perwakilan BPKP Prov. Jabar adalah dengan menyediakan tools berupa Aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes) bekerjasama dengan Kemendagri serta melakukan pelatihan/bimtek implementasi Siskeudes kepada perangkat desa.

“Hambatan utama belum dilaksanakannya Siskeudes tersebut adalah tidak adanya anggaran yang disediakan pemerintah daerah untuk pendampingan pelatihan perangkat desa," jelas Deni menambahkan.

(*)

Artikel Selanjutnya
BURT DPR Sosialisasikan dan Serap Aspirasi Masyarakat Sulut
Artikel Selanjutnya
DPR Fokus Sosialisasi UU Desa Terkait Tata Kelola Keuangan