Sukses

Tenang Jelang Pencoblosan Pilkada DKI

Liputan6.com, Jakarta - Masa tenang Pilkada Serentak 2017 dimulai. Segala aktivitas kampanye calon kepala daerah menjelang pemungutan suara pada 15 Februari 2017 dihentikan.

Memasuki masa tenang 12-14 Februari 2017, ribuan alat peraga kampanye di 101 wilayah yang menyelenggarakan pilkada mulai ditertibkan pada Minggu dini hari, tepatnya pukul 00.00.

Di DKI Jakarta, penertiban secara simbolis dilakukan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Penertiban melibatkan seluruh instansi terkait seperti Polri, KPU, Bawaslu dan tim sukses pasangan calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta 2017.

"Setelah ini, penertiban secara serentak di masing-masing wilayah kecamatan dan kelurahan juga," ujar Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta Entis Sutisna, Minggu 12 Februari 2017.

Pembersihan alat peraga kampanye pilkada rencananya akan dilakukan hingga Selasa 14 Februari 2017. Sehingga saat hari pencoblosan, Rabu 15 Februari 2017, diharapkan semua kawasan sudah bersih dari alat peraga kampanye.

"Kalau masih ada yang coba pasang, kita dengan Bawaslu akan bersinergi untuk memproses," Entis menandaskan.

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menambahkan, belum semua alat peraga dan atribut kampanye dibersihkan pada hari pertama masa tenang pilkada ini.

"Yang saya tahu dari laporan mayoritas sudah dibersihkan atribut dan alat peraga kampanye, tapi belum 100 persen," terang Sumarno saat dihubungi Liputan6.com.

Dia menegaskan, jika masih ada atribut dan alat peraga kampanye yang belum dicopot maka pihaknya bersama Satpol PP akan langsung membersihkan atribut kampanye yang masih bertebaran.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti, menjelaskan penurunan atribut kampanye pilkada merupakan tugas dari para pasangan calon. Sementara pihaknya hanya bertugas melakukan pengawasan di lapangan.

3 pasangan cagub-cawagub peserta Pilkada DKI Jakarta 2017

Penghentian Aktivitas Medsos

Bawaslu juga mengimbau paslon menghentikan semua aktivitas kampanye termasuk lewat media sosial (medsos) di masa tenang Pilkada.

"Ya, masa tenang ini, semua kegiatan kampanye apapun tidak boleh. Kalaupun mereka ada media sosial, itu harus ditutup media sosialnya," kata Komisioner Bawaslu DKI bidang Hukum dan Penindakan Muhammad Jufri di Jakarta, Minggu 12 Februari 2017.

Menurut Jufri, seluruh medsos yang digunakan oleh tim kampanye Pilkada DKI 2017 harus ditutup dengan batas waktu Minggu 12 Februari 2017 pukul 00.00 WIB.

Berdasarkan penelusuran di laman medsos Twitter, akun kampanye resmi milik pasangan nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang terdaftar di KPU dengan nama @agussylviDKI sudah tidak bisa diakses.

Demikian juga akun Twitter kampanye resmi milik pasangan nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang sebelumnya menggunakan nama @AhokDjarot sudah tidak bisa dibuka halamannya.

Sedangkan akun Twitter milik tim kampanye pasangan nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, lewat akun @jktmajubersama masih bisa diakses hingga Minggu siang, namun cuitan terakhirnya dikeluarkan pada Sabtu (11/2) pukul 22.08 WIB.

Jufri menegaskan jika ada pelanggaran kampanye di masa tenang, termasuk lewat media sosial sejumlah sanksi telah menanti seluruh pasangan calon peserta Pilkada DKI 2017.

"Kalau ditemukan pelanggaran, kami lihat dulu jenis pelanggarannya seperti apa, baru kami bisa menentukan sanksi apa yang dijatuhkan," kata Jufri.

Ilustrasi sosial media. (via: qureta.com)

Kepolisian memastikan melakukan pengawasan media sosial melalui divisi Cyber Crime untuk menjaga masa tenang pilkada serentak 2017. Polisi juga tidak segan-segan menindak akun-akun penyebar hoax yang dinilai bisa membuat kekacauan di masa tenang Pilkada.

"Ya memang, dalam kehidupan demokrasi kita juga enggak mau hantam kromo. Tapi yang jelas kalau melewati batas dan arahnya merusak kita pidana," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Rikwanto di Menteng, Jakarta, Sabtu 11 Februari 2017.

Rikwanto mengaku pihaknya sudah memetakan atau memantau akun-akun mana saja yang seringkali menyebarkan hoax dan berpotensi merusak masa tenang Pilkada. Namun polisi tentunya akan memilah-milah dalam mengambil tindakan.

"Tentu kita tidak gegabah atau bekerja hanya berdasar UU ITE saja. Kalau itu separuhnya (di medsos) bisa dipenjara itu. Kita pilah-pilah betul lah pastinya. Ada buzzer memang dan sudah dipetakan dan itu jadi industri menghasilkan kita lihat ya," tambah Rikwanto.

Ilustrasi Media Sosial

Polri mengancam akan memblokir akun di media sosial yang dengan sengaja menyebarkan konten kampanye pada saat masa tenang Pilkada DKI Jakarta 2017.

Kabid Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan pihaknya telah menganggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) guna memantau aktivitas di dunia maya pada masa tenang Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Apabila itu menganggu dalam kaitan melanggar ketentuan UU. Kita akan komunikasikan dengan Kemenkominfo untuk mantau dan blokir," kata dia, di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu 8 Februari 2017.

Martinus menambahkan, pemblokiran dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang cermat dan tepat. Dia menyebut poin yang menjadi landasan pemblokiran adalah isi konten yang mengarah pada kabar hoax atau pelanggaran hukum terkait masa tenang Pilkada DKI Jakarta 2017.

 

1 dari 3 halaman

Jangan Ada Ribut

Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat untuk menjaga situasi saat masa tenang pilkada sebelum pencoblosan.

"Ya, yang namanya hari tenang, ya semuanya harus tenang. Jangan ada ribut-ribut, sekecil apapun," kata Jokowi di Ambon, Rabu 8 Februari 2017.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti juga mengharapkan, masyarakat bisa ikut mengawasi dan jangan segan-segan melapor bila menemukan aktivitas atau belum nonaktifnya akun medos pasangan calon.

Jika masih berkampanye pada masa tenang Pilkada DKI 2017, ia menambahkan, Bawaslu akan menindaklanjuti dengan memanggil tim kampanye untuk meminta klarifikasi.

"Kalau masyarakat (menemukan pelanggaran) ada lapor saja. Kita panggil tim kampanyenya untuk klarifikasi. Ya kalau terbukti melakukan kampanye kena tindak pidana pemilu (berdasar pasal) 187 ayat 1," tambah dia, 8 Februari 2017.

Mimah berharap, simpatisan maupun relawan paslon bisa saling menjaga masa tenang. Ia juga berharap, jangan sampai di masa tenang masyarakat justru disuguhkan kampanye hitam atau saling tuding antara relawan paslon.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau masyarakat untuk menyukseskan proses demokrasi ini. Caranya, dengan menjaga situasi masa tenang pilkada agar tetap kondusif.

Mahasiswa menggelar aksi pilkada damai di acara car free day (Khairur Rasyid/Liputan6.com)

"Pemerintah meminta seluruh elemen masyarakat menyukseskan Pilkada serentak agar berjalan secara demokratis. Pemerintah meminta seluruh elemen masyarakat menjaga suasana yang kondusif pada masa minggu tenang. Itu saja harapan saya," ujar Tjahjo melalui pesan singkatnya kepada Liputan6.com di Jakarta.

Menko Polhukam Wiranto meminta tidak ada yang membuat kegaduhan dan keributan pada masa tenang Pilkada 2017.

"Dalam minggu tenang harus tenang, jangan dibikin ribut. Minggu tenang harus dihormati agar masyarakat bisa memilih dan mempertimbangkan dengan tenang," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Sementara itu, dalam masa tenang ini, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Cinta Pilkada Damai, meminta warga tidak golput.

"Kami datang ajak warga biar gak golput. Kebetulan ini Minggu tenang dan sudah deket pilkada," ujar salah satu peserta aksi, Aziz Badruzaman di Bundaran HI, Jakarta Pusat (Minggu 12/02/2017).

Selain meminta tidak golput, para mahasiswa ini juga meminta masyarakat menjauhi isu SARA, kampanye hitam dan politik uang jelang coblosan pilkada.

2 dari 3 halaman

Aktivitas Cagub-Cawagub DKI di Masa Tenang

Calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengisi masa tenang pada 12-14 Februari ini dengan melakukan ibadah umrah. Menurut salah satu Timses AHY-Sylviana, Rachlan Nashidiq, putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu berangkat umrah Sabtu 11 Februari 2017.

"Oh iya betul, Mas Agus berangkat umrah kemarin seusai kampanye akbar," ujar Rachlan Nashidiq saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Minggu 12 Februari 2017.

Wakil Ketua Partai Demokrat sekaligus anggota timses Agus bidang IT Roy Suryo mengatakan, kunjungan Agus Yudhoyono ke tanah suci untuk umrah ini dilakukan untuk memanjatkan doa dan memberikan ketenangan menjelang Pilkada pada 15 Februari.

"Iya itukan cara cara Mas Agus mendekatkan diri sama Allah, sebelum pemilihan nanti," terang dia.

Calon Gubernur Jakarta Nomer Urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono didampingi istrinya Annisa Pohan saat melakukan kampanye mengunjungi Pasar Tanah Abang, Jakarta, Kamis (1/12). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sementara itu, Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak ada kegiatan khusus jelang masa tenang kampanye pilkada 2017. Sementara calon wakilnya Sandiaga Uno memilih menunaikan ibadah umrah.

"Mas Sandi besok mau berangkat umrah. Saya di sini saja sama keluarga, jaga gawang," kata Anis di Hotel Biadakara, Jakarta Selatan, Jumat 10 Februari 2017.

Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandiaga, Mardani Ali Sera mengatakan, tujuan umrah tersebut ingin berdoa sesudah hampir setahun mengunjungi 1.200 titik. "Beliau ingin bayar utang zikir dan doa pada Allah Swt yang kurang selama setahun ini," kata dia.

Selain itu, urusan pilkada sudah memasuki minggu tenang sehingga porsi kampanye sudah berkurang. "Dan tetap ada Mas Anies dan tim pemenangan yang jagain," kata Mardani Minggu 12 Februari 2017.

Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno meluncurkan logo kampanye salam bersama, Jakarta, Kamis (20/10). Peluncuran logo salam bersama ini juga menggantikan salam

Lapor Dana Kampanye

Ketiga pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta telah melaporkan dana kampanye mereka ke KPU DKI Jakarta.

Tim pemenangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni menyampaikan, pasangan cagub dan cawagub itu menghabiskan Rp 68 miliar selama pilkada.

"Kita menyerahkan laporan jumlah sumbangan dan pengeluaran. Total sumbangan yang kita terima itu Rp 68 miliar sekian. Dan pengeluaran juga Rp 68 miliar sekian," tutur Bendahara Umum Tim Pemenangan Agus-Sylvi, Gatot Suwondo di KPUD DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat.

Gatot merinci, pengeluaran tersebut digunakan antara lain untuk keperluan sejumlah pertemuan dan berbagai alat peraga yang digunakan untuk mengkampanyekan paslon nomor urut satu itu.

"Jumlah ini dari segi pengeluaran 41 persen itu terpakai dalam pertemuan-pertemuan. Baik tatap muka, khusus, terbatas, atau pun umum kayak rapat akbar gitu," jelas dia.

Sisa saldo yang masih dimiliki tim pemenangan Agus-Sylvi adalah sekitar Rp 14 juta. Berdasarkan ketentuan, uang tersebut menjadi milik dari paslon usungan mereka.

Cagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersama  Cawagub Djarot Saiful Hidayat berada di acara penggalangan dana kampanye di Jakarta, Minggu (27/11). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sementara pasangan nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat atau Ahok-Djarot menyatakan, dana yang dikumpulkan paslon nomor 2 ini sekitar Rp 60,1 miliar dan dana terpakai sebanyak (total) Rp 53,7 miliar.

"Saldo ada sekitar Rp 6,4 miliar, dengan rincian Rp 4,7 miliar yang sah dan Rp 1,7 miliar yang tidak sah (belum ada data lengkap penyumbang) itu tidak digunakan dan kita akan konsultasikan dengan KPUD karena tidak ada aturan untuk disetor ke kas negara," ujar Charles Honoris, tim bendahara kampanye Ahok-Djarot, di Rumah Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (12/2/2017).

Sedangkan Bendahara Umum Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Satrio Dimas Adityo menyatakan, total penerimaan hingga Februari 2017 sebesar Rp 65,3 miliar, dengan rincian sumbangan paslon sebanyak Rp 63,3 miliar, gabungan partai politik Rp 1,1 miliar. Serta sumbangan pihak lain dan badan hukum swasta Rp 900 juta.

Total pengeluaran dana kampanye Anies-Sandi sebesar Rp 64,7 miliar. Pengeluaran paling besar untuk penyebaran bahan kampanye sebesar 30 persen dari jumlah dana, yakni Rp 19,221 miliar.

 

Artikel Selanjutnya
Tjahjo Nilai Pilkada 2018 Beraroma Pilpres 2019
Artikel Selanjutnya
KPU Luncurkan Tahapan Pilkada 2018, Pendaftaran Dimulai 1 Januari