Data E-KTP Palsu dari Vietnam Terdaftar, Kemendagri Diretas?

Liputan6.com, Jakarta Temuan 36 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau e-KTP yang diungkap Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta masih terus diselidiki. Terlebih, meski data fisik kartu identitas tersebut palsu, isi dalam chip e-KTP itu terdaftar dalam database kependudukan.

Ditjen Dukcapil Drajat Wisnu Setiawan mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan keterkaitan temuan itu dengan dugaan peretasan data kependudukan dalam server Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kita juga mengarah ke sana (peretasan data). Bagaimana data itu bisa keluar sehingga terdaftar dalam chip e-KTP palsu itu," tutur Drajat di Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea Cukai, Jalan Ahmad Yani, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat 10 Februari 2017.

Menurut dia, material pembuatan e-KTP palsu itu sama dengan yang asli. Untuk itu, demi memastikan valid tidaknya data dalam kartu identitas tersebut, pihaknya melakukan pengecekan menggunakan alat baca KTP atau card reader.

"Setelah dicek maka akan muncul identitas asli dan berbeda dengan identitas yang ada di fisik," jelas dia.

Drajat menyebut, kasus itu baru pertama kali terjadi. Pihaknya pun masih terus melakukan penyelidikan bersama dengan Bea Cukai dan petugas Kepolisian.

"Nanti kita selidiki bagaimana mereka bisa dapat material yang mirip seperti itu. Bagaimana mereka dapat chip dengan data asli. Pokoknya semuanya akan kami selidiki," Drajat memungkasi.

Adapun pengungkapan ini bermula saat petugas Bea Cukai Soekarno Hatta mencurigai paket kiriman yang dibawa melalui perusahaan jasa pengiriman. Paket tersebut dikemas dalam boks kecil seberat 560 gram itu kemudian diperiksa x-ray.

Petugas lalu memutuskan untuk membuka paket tersebut. Hasilnya, ditemukan 36 lembar e-KTP, 32 kartu NPWP, satu buku tabungan, dan satu buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait pengungkapan ini. JK menduga pengungkapan yang dilakukan Bea Cukai Soekarno Hatta diduga untuk kejahatan, jauh dari.

"Memang maksudnya kalau untuk pilkada, harusnya besar-besaran. Tapi yang kita lihat hanya beberapa puluh, terlalu riskan kalau sedikit itu. Tapi bisa juga terjadi," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat 10 Februari 2017.

Memang banyak modus yang bisa dilakukan dari pemalsuan KTP ini. Namun menurut Wapres, bisa saja e-KTP itu digunakan untuk kejahatan di luar pilkada.

"Kemungkinan lainnya untuk buka rekening dengan KTP palsu, kemudian untuk tabungan rekening itu bisa terjadi. Itu ada juga ATM-ATM itu bisa menipu," imbuh JK.

Hanya saja, JK menilai efek dari pemalsuan ini tidaklah besar bila dilihat dari jumlah temuannya. Paling tidak, KTP palsu ini digunakan untuk tindakan kriminal seperti penipuan.