KPK Siap Bantu TNI Usut Kasus Pengadaan Heli AW 101

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menanggapi terkait dugaan adanya kasus dalam pengadaan Helikopter AW 101 milik TNI AU. KPK akan menangani kasus tersebut jika ada warga sipil yang turut terlibat.

"Karena itu sepenuhnya ranah militer, tentu saja yang berwenang adalah TNI. Namun, jika ada persinggungan antara warga sipil dengan militer seperti kasus Bakamla yang kita tangani kemarin, maka kita akan koordinasi dan pembagian sesuai tugas masing-masing," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 9 Februari 2017.

Febri pun tak menampik jika nanti KPK turut membantu TNI melakukan penyelidikan terkait adanya indikasi korupsi pada kasus pengadaan Heli AW 101.

"Pada dasarnya kita terbuka jika memang ada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pihak TNI. Dalam penyidikan indikasi tindak pidana korupsi kita akan bantu kalau memang ada permintaan bantuan," dia menegaskan.

Pengadaan Helikopter AW 101 dibanderol seharga US $55 juta atau sekitar Rp 715 miliar. KSAU memastikan dana pengadaan heli bukan berasal dari Sekretariat Negara melainkan turun langsung dari Dirjen Anggaran ke TNI AU.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebelumnya mengaku masih menyelidiki pengadaan Heli AW 101. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Sekertariat Negara terkait anggaran heli buatan Inggris itu.

"Kenapa terjadi? Itulah yang akan diinvestigasi Panglima TNI dan saya membantu melaksanakan investigasi internal," tutur Hadi di Markas Wing I Paskhas Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu 8 Februari 2017.

Namun, Hadi belum dapat menentukan sampai kapan investigasi pembelian Heli AW 101 itu berlangsung. Hal itu dimaksudkan agar penyelesaian masalah itu dapat menyeluruh.

"Kita harus pelan-pelan. Tidak boleh buru-buru sehingga kita alan mengarah ke sasaran, kena sasarannya. Kalau buru-buru nanti akan missed. Sehingga kita punya tim sendiri kemudian membantu Panglima TNI," kata Hadi.