Sukses

Menanti Sua Jokowi dan SBY

Liputan6.com, Jakarta - Kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terus bergulir bak bola liar. Tak lama setelah persidangan kedelapan, yang digelar di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Ahok kembali dianggap memojokan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin dalam sidang tersebut.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Ma'ruf Amin dalam sidang Ahok sebagai saksi. Ma’ruf dihadirkan karena MUI telah mengeluarkan fatwa penistaan agama, yang menyebabkan Ahok terseret ke meja hijau.

Sidang ke-8 ini juga membuat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bereaksi. Pemicunya, ketika tim kuasa hukum Ahok menyebut SBY telah menelepon Ma'ruf terkait fatwa penistaan agama.

Dalam keterangan persnya, Rabu 1 Februari 2017, SBY membenarkan ada percakapan melalui telepon antara dia dan Ma'ruf Amin pada 7 Oktober 2016.

"Percakapan itu ada, tapi tidak ada yang berkaitan dengan MUI," ujar SBY di Jakarta, Rabu 1 Februari 2017.

Namun, SBY pada saat ini juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa handphone-nya disadap.

"Kalau bukan Pak Ahok atau timnya yang menyadap, saya juga mohon ke negara untuk mencari siapa yang menyadap," ujar dia.

Dia juga meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan penjelasan jika memang penyadapan yang dilakukan adalah berasal dari lembaga negara.

"Saya mohon Pak Jokowi berkenan memberi penjelasan transkrip sadapan itu. Siapa yang menyadap. Supaya jelas yang kita cari kebenaran," ujar SBY.

Namanya disebut-sebut dalam kasus ini, Presiden Jokowi saat dikonfirmasi mengungkapkan keherananannya. "Lah kok barangnya dikirim ke saya. Iya. Ya enggak ada hubungannya," kata Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis 2 Februari 2017.

Jokowi menilai, segala hal yang muncul dalam persidangan bisa ditanyakan langsung kepada yang sedang beperkara. Ini juga termasuk soal dugaan adanya komunikasi antara SBY dan Ma'aruf Amin.

"Itu juga isu pengadilan tanyakan ke sana, tanyakan yang berbicara, tanyakan. Jangan barangnya dibawa ke saya. Yang bicara itu isu pengadilan kok," imbuh Jokowi.

SBY pun ingin bertemu dengan Jokowi untuk mengklarifikasi soal tudingan makar. "Sayang sekali saya belum bertemu dengan Pak Jokowi. Kalau saya diberi kesempatan, saya akan bicara blak-blakan dengan Pak Jokowi," ujar SBY.

Namun, ia mengaku mendapat laporan bahwa sebenarnya Presiden Jokowi juga ingin bertemu dengan dirinya tapi dilarang oleh beberapa orang. "Konon, ada tiga sumber bilang sama saya, beliau (Jokowi) ingin ketemu dengan saya. Tapi ada dua atau tiga orang melarang ketemu saya," ujar SBY.

SBY pun heran dengan seseorang yang bisa melarang presiden bertemu dengan mantan presiden. "Wah hebat juga yang bisa melarang Presiden ketemu saya, sahabatnya, yang juga mantan presiden," kata Ketua Umum Partai Demokrat itu.

1 dari 3 halaman

Jokowi Siap Atur Pertemuan

Terkait ucapan SBY yang menyebut sebenarnya Presiden Jokowi ingin bertemu dengannya, hanya saja ada pihak yang terus menghalangi, Jokowi mengatakan, pasti akan mengatur dan meluangkan waktu untuk bertemu SBY. Amun, hal itu dapat diwujudkan bila ada permintaan dari SBY.

"Bolak-balik kan dibilang, waktunya akan diatur, tetapi kalau ada permintaan," ujar Jokowi.

Sampai saat ini, Jokowi memang belum juga bertemu SBY. Padahal hampir seluruh pemimpin partai politik dan organisasi masyarakat sudah ditemuinya.

Jokowi juga tidak tahu apakah SBY sudah mengajukan permohonan untuk bertemu dengannya. "Tanyakan ke Mensesneg bukan saya," imbuh Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat akan segera diatur. Hanya saja, memang belum ada permintaan pertemuan dari SBY.

"Kan saya bilang waktunya akan diatur. Jelas kan," ucap Jokowi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung telah membantah pernyataan SBY terkait adanya pihak yang menghalangi pertemuannya dengan Jokowi. Pramono memastikan tidak ada yang menghalangi pertemuan Presiden dan mantan presiden itu.

"Kami juga membaca bahwa ada yang menghalangi-halangi sama sekali enggak ada," tegas Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Politikus PDIP itu memastikan, setiap orang yang akan bertemu Jokowi akan disampaikan melalui Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet. Setelah itu, permintaan pertemuan disampaikan kepada Jokowi.

"Karena mekanismenya seperti itu," imbuh Pramono.

Dia menegaskan, sampai saat ini belum ada permintaan dari SBY untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Karena itu, pihaknya mempersilakan SBY untuk mengajukan permintaan pertemuan agar segera disampaikan kepada Jokowi.

"Tentunya kalau memang beliau menginginkan bertemu dengan Presiden dan ada permintaan nanti akan dikomunikasikan kepada Presiden Jokowi," ucap Pramono.

SBY dalam jumpa pers di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat mengatakan, Presiden Jokowi dilarang untuk bertemu dengannya. Orang-orang yang melarang ini, berada di sekitar Jokowi.

"Saya diberi tahu, konon katanya ada tiga sumber yang memberitahu saya beliau ingin bertemu dengan saya, tidak ada masalah, cuma dilarang oleh dua - tiga orang di sekeliling beliau. Nah, dalam hati saya hebat juga ini yang bisa melarang Presiden kita untuk bertemu dengan sahabatnya yang juga mantan presiden," kata SBY.

"Ini sekaligus saya ungkapkan pada hari yang baik ini bahwa bagus kalau kami berdua bisa saling melakukan klarifikasi supaya tidak menyimpan sekali lagi prasangka, praduga, rasa kecurigaan," imbuh SBY.

 

2 dari 3 halaman

Maaf Ma'ruf untuk Ahok

Berkaitan dengan mencuatnya perseteruan antara Ahok dan Ma'ruf Amin, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah mendatangai kediaman Ma’ruf, Rabu malam 1 Februari 2017.

Presiden Jokowi mengaku sudah tahu salah satu menteri Kabinet Kerja datang menemui Ma'ruf Amin. Dia menilai, inisiatif seperti itu sangat baik untuk kepentingan negara.

"Ya inisiatif-inisiatif menteri, para Menko, baik kalau untuk kepentingan negara," kata Jokowi. Jokowi memang belum tahu apa yang dibicarakan Luhut dengan Rais Am Nahdlatul Ulama itu. Luhut baru menyampaikan laporan padanya Kamis siang.

"Ya mungkin nanti siang baru lapor," imbuh Jokowi.

Luhut menyambangi rumah Ma'ruf Amin pada Rabu malam. Sebelum Luhut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochammad Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana juga sudah hadir lebih dulu.

Dia mengatakan, tidak ada persoalan khusus yang dibahas bersama Ma'ruf Amin dan Kapolda Metro Jaya. Pertemuan tersebut sebagai ajang silaturahmi.

Sementara Ma'ruf Amin menolak anggapan kedatangan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Kapolda Metro Jaya serta jajarannya, terkait pernyataan Ahok usai persidangan.

"Beliau (kapolda) itu mengunjungi saya untuk silaturahmi. Saya merasa syukur dan bahagia. Pak Luhut ya silaturahim juga. Enggak ada kaitannya (dengan Ahok), jangan dikait-kaitkan. Ini biasa saja. Silaturahim saja. Saya ditengok, saya kan orang tua. Jadi ditengokin oleh beliau-beliau ini," kata Ma'ruf Amin usai menerima kunjungan keduanya, Jakarta Utara, Rabu 1 Februari 2017 malam.

Ahok sendiri telah meminta maaf kepada Ma'ruf Amin. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Zainut Tauhid yakin jika Ma'ruf Amin menerima permintaan maaf tersebut.

"Itu hak beliau menerima maaf atau tidak. Tapi sebagai ulama, siapapun yang meminta maat pasti beliau akan memaafkan," ujar Zainut di Kantor (MUI), Jakarta, Kamis 2 Februari 2017. Menurut dia, yang harus diingat Ahok, Ma'ruf Amin sudah menjadi milik publik.

MUI mengimbau masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, tidak terpancing hasutan usai polemik terkait persidangan Ahok dengan saksi Ketua MUI KH Ma'ruf Amin.

Meski tengah dirundung masalah rumit, Ahok tetap menjalankan tugasnya sebagai calon gubernur DKI yakni berkampanye. Kamis pagi, kondisi Rumah Lembang atau posko pemenangan Ahok-Djarot Saiful Hidayat sepi, karena Ahok sedang blusukan ke sejumlah tempat untuk kampanye.

Artikel Selanjutnya
Jubir: Tak Elok Kalau Pak JK Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi
Artikel Selanjutnya
Jokowi Akui Kerap Berkelakar dengan Jusuf Kalla