Sukses

KPK Bakal Periksa Anak Buah Wapres Terkait Kasus Korupsi E-KTP

Kesaksian anak buah Wapres ini untuk pemeriksaan tersangka mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Iman Bastari, Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden‎.

Anak buah Wakil Presiden Jusuf Kalla itu akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik, atau E-KTP.

‎"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IR (Irman)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (24/1/2017).

Selain Iman, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi lainnya, yaitu mantan Direktur Pengawasan Keuangan Daerah pada BPKP Eddy Rachman dan seorang pegawai BPKP Suryadi. Keduanya akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman.

KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek E-KTP pada 2011-2012 di Kemendagri. Keduanya yakni mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Irman dan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

KPK sebelumnya menyebut dugaan suap E-KTP pada 2011-2012 sebagai kasus besar yang rumit. "Agak pelik memang ini kasus. Di samping sudah lama, orang-orangnya sudah pensiun," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, di Jakarta, R‎abu 16 November 2016.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
    Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi

    KPK

  • eKTP

Video Terkini