Sukses

Heboh Kunjungan Pengurus MUI ke Israel

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah menjadi sorotan. Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Istibsyaroh dan beberapa anggotanya berkunjung ke Israel dan bertemu Presiden Reuven Rivlin di Tel Aviv.

Sebuah foto yang diunggah di akun Twitter milik Presiden Israel Reuven Rivlin memperlihatkan pertemuan kepala negara negeri Zionis itu dengan perwakilan umat Muslim.

"Speaking with Muslim leaders from #Indonesia. #Israel has no war with #Islam. Indeed, we are not doomed to live together, it is our destinty," demikian cuitan di akun @PresidentRuvi pada 19 Januari 2017.

Dalam Twitternya, Presiden Rivlin mengungkapkan pertemuannya dengan sejumlah pemuka Muslim dari Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa Israel tak memusuhi Islam.

Seperti dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Israel, pertemuan itu digelar pada Rabu 18 Januari 2017. Pemuka Muslim yang dimaksud adalah delegasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pertemuan Rivlin dan delegasi MUI terselenggara atas inisiatif dari Australia/Israel & Jewish Affairs Council (AIJAC).

 

 

Presiden Israel Temui MUI, Jamin Yerusalem Kota Bagi Semua Agama (Twitter Presiden Israel @PresidentRuvi)

Anggota Dewan Pertimbangan MUI Cholil Ridwan mengatakan, seharusnya anggota MUI tidak boleh ada yang berkunjung ke sana atas nama lembaga. Apalagi bertemu Presiden Israel karena tidak ada hubungan doplomatik antara Indonesia dengan Israel.

"Saya belum tahu. Tapi itu sangat tidak patut dan karena Indonesia tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel," ujar Cholil saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (20/1/2017).

"Dan secara politik, MUI tidak ada hubungan dengan Israel," dia menambahkan.

Harusnya, kata Cholil, anggota MUI dapat belajar dari kasus Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saat berkunjung ke Israel pada 1994. Saat itu Gus Dur mendapat reaksi negatif.

"Kan ada contoh Gus Dur yang datang ke Israel. Jadi mengacu pada kasus yang lalu, mestinya pengurus MUI tidak boleh ke sana (Israel). Sementara negara Timur Tengah baru bermusuhan dengan Isreal," ujar Ketua MUI 2005-2015 itu.

Namun, terkait sanksi jika memang benar Istibsyaroh melakukan kunjungan tersebut, Cholil belum dapat berkomentar banyak. Pihaknya baru akan mengonfirmasi kepada pihak terkait.

"Itu nanti saya cek, saya kira mestinya ada (sanksi). Saya enggak tahu persis (kejadian) itu," Cholil menandaskan.

Nafis juga mengimbau agar para ulama di Indonesia bisa saling memahami satu sama lainnya.

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi menegaskan, kunjungan salah seorang pengurus MUI, Istibsyaroh, ke Israel bukan atas nama organisasi yang menjadi wadah musyawarah ulama Indonesia itu.

"MUI dalam waktu dekat akan memanggil beliau untuk meminta klarifikasi atau tabayyun atas kunjungannya, karena kunjungan tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pimpinan MUI," kata Zainut Tauhid Saadi.

Menurut Zainut, pimpinan MUI sangat menyesalkan kunjungan tersebut karena dinilai telah menyalahi kebijakan organisasi.

MUI, kata dia, melarang semua pengurusnya untuk berkunjung ke negara zionis dengan atau tanpa dalih apa pun.

"MUI sebagai salah satu representasi umat Islam Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung perjuangan kemerdekaan Negara Palestina," kata dia seperti dilansir dari Antara, Sabtu (21/1/2017).

Zainut menegaskan kebijakan tersebut sesuai dengan semangat konstitusi yakni menolak segala macam bentuk penjajahan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas menuturkan, tidak ada yang tahu soal kepergian Istibsyaroh ke Israel.

"MUI tidak tahu tentang kepergian yang bersangkutan kesana. Jadi itu bukan (atas nama MUI). Jadi MUI tidak tahu," ucap Anwar kepada Liputan6.com, Sabtu (21/1/2017).

Meski belum mengetahui, lanjut dia, MUI mengecam betul tindakan berpergian ke Israel. Menurut dia, hal ini bertentangan dengan semangat Indonesia yang mendukung kemerdekaan setiap bangsa.

"Meskipun tidak tahu, MUI sangat menyesalkan adanya kunjungan tersebut. Mengapa? Karena itu bertentangan dengan alinea pertama mukkadimah UUD 45," tandas Anwar.

Dia mengatakan jajarannya akan mengadakan rapat, guna membahas masalah ke Israel.

"Kita akan rapat dengan Dewan Pimpinan MUI. Rencananya hari Selasa (24 Januari 2017) besok," kata Anwar.

 

1 dari 2 halaman

Tanggapan Jusuf Kalla dan DPR

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK angkat bicara terkait kunjungan Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Istibsyaroh dan beberapa anggotanya berkunjung ke Israel 

"Soal MUI saya belum dengar kabarnya, kalau negara seperti Israel yang tidak ada hubungan diplomatik, yang tidak boleh berkunjung itu biasanya pejabat negara, jadi nanti di paspornya tertulis tidak boleh mengunjungi Israel," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat 20 Januari 2016.

JK menjelaskan, meskipun pejabat negara dilarang mengunjungi Israel, masyarakat sipil Indonesia banyak sekali yang berkunjung untuk berziarah.

"Kalau orang biasa itu, banyak sekali yang berkunjung ke sana untuk pergi berziarah, Kristen berziarah ke sana, Islam ke Masjid Al Aqsa, itu rutin," kata dia.

Dia mengaku pernah mengunjungi Israel saat tidak menjabat di pemerintahan. "Gus Dur pernah ke sana, saya pernah ke sana, tapi dalam posisi bukan pejabat," ucap JK.

Wapres Jusuf Kalla (JK) memberi sambutan pada peringatan Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8). Dalam kesempatan itu, JK juga membuka grand final lomba cerdas cermat yang diselenggarakan MPR. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengingatkan MUI agar jangan sampai kunjungan pengurusnya ke Israel merusak kebijakan politik luar negeri Indonesia.

"Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina secara berdaulat serta tetap melaksanakan boikot terhadap kebijakan atau produk Israel, seperti keputusan pada KTT Luar Biasa OKI di Jakarta, Maret 2016," kata Abdul Kharis Almasyhari, melalui telepon selulernya.

Menurut Abdul Kharis, kebijakan politik luar negeri Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina secara berdaulat, sesuai keputusan KTT-LB OKI di Jakarta, pada Maret 2016.

Pada KTT LB OKI tersebut, menurut dia, memutuskan mengesahkan 23 poin Deklarasi Jakarta, sebagai langkah konkret dari Resolusi KTT-LB OKI ke-5 tentang Palestina dan Al Quds Al Sharif.

Berdasarkan poin pada deklarasi hasil KTT-LB OKI tersebut, kata dia, Indonesia tetap melaksanakan boikot terhadap kebijakan atau produk Israel.

"Keputusan itu dapat berubah, jika Israel mengubah perilakunya terhadap Palestina, mengakui kemerdekaan Palestina dan mengembalikan wilayah yang sudah dirampas," kata Abdul Kharis.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, kunjungan yang dilakukan oleh salah satu anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI Pusat itu perlu diambil tindakan oleh pimpinan MUI.

"Sebagai umat Islam, saya tegas menyatakan aneh dan sangat disayangkan. Saya tidak habis pikir, karena Israel jelas Israel memusuhi Islam, malah ada pengurus MUI yang nota bene merupakan panutan umat Islam, malah ke Israel," kata Abdul.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat menjadi pembicara diskusi publik

Wakil Ketua Komisi I DPR Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) TB Hasanuddin mengingatkan kebijakan Indonesia adalah mendukung penuh upaya perjuangan kemerdekaan Palestina terhadap penjajahan Israel. Karena itu, ia menegaskan, setiap warga negara Indonesia harus mengikutinya tanpa terkecuali.

"Sikap Indonesia tegas bahwa tetap ingin memperjuangkan Palestina menjadi negara merdeka penuh. Semua kebijakan itu harus diikuti jangan sampai terganggu," kata Hasanuddin, di Jakarta, Jumat 20 Januari 2017.

Hasanuddin mengatakan, dukungan pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina semakin ditegaskan dengan kehadiran perwakilan Indonesia dalam acara Konferensi Pembebasan Palestina di Paris, Prancis pada pekan lalu.

Politikus PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan kehadiran Istibsyaroh bertemu presiden Israel itu membawa nama institusi MUI atau atas nama pribadi yang bersangkutan.

"Kalau mengundang lembaga kepada yang bersangkutan atas nama pribadi, tidak mungkin karena yang ditemuinya adalah presiden Israel," ujar dia.

Hasanuddin menilai, harus ada klarifikasi yang bersangkutan dan meminta pertanggungjawaban kepada MUI karena tidak mungkin pribadi atau seorang turis bisa bertemu presiden.

Menurut dia, masyarakat harus tahu dahulu kebijakan politik Indonesia terhadap Palestina bahwa sejak Indonesia merdeka, kebijakan Indonesia sama yaitu tidak seorang pun pejabat negara Indonesia yang diizin pemerintah berkunjung ke Israel.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan agar semua pihak hati-hati terhadap lobi Israel untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan Indonesia.

"Biasanya lobi-lobi zionis ini kuat sekali mau pengaruhi orang yang dianggap bisa jadi simbol penerimaan Israel," kata Fahri Hamzah di Jakarta, Jumat 20 Januari 2017.

Menurut Fahri, Indonesia dengan Israel tidak mempunyai hubungan diplomatis. "Yang perlu disadari kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel sehingga kunjungan perwakilan MUI itu menunjukkan penghinaan bagi pendiri bangsa Indonesia," ujar dia.

Artikel Selanjutnya
Bertemu Rizieq Shihab di Mekah, Fadli Zon Dijamu Nasi Kebuli
Artikel Selanjutnya
MUI: Fatwa Haram Pasang Bendera di Masjid itu Hoax