PBNU: FPI Tidak Bisa Intervensi Jabatan di Polri

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menanggapi rencana aksi besar-besaran yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) di Mabes Polri, Senin 16 Januari 2017. Aksi tersebut mendesak agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot jabatan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan.

Said mengatakan, pencopotan jabatan di tubuh Polri memiliki mekanisme dan prosedur khusus. Pencopotan maupun pengangkatan pejabat Polri juga tidak bisa diintervensi oleh kelompok atau golongan tertentu.

"Yang benar saja? Nyopot Kapolda kan ada mekanismenya dong," ujar Said saat menghadiri perayaan HUT ke-18 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (15/1/2017).

Said meminta agar masyarakat bisa lebih bijak menyikapi suatu persoalan. Masyarakat juga diimbau tetap tenang. Jika memang ada pelanggaran, masyarakat diminta menyerahkan proses penyelidikan ke pihak berwajib.

"Kita serahkan saja kepada penegak hukum. Nggak boleh itu apa-apa langsung nyopot," tutur dia.

Tak hanya itu, Said juga meminta agar masyarakat tidak mudah melakukan aksi unjuk rasa. Kendati demonstrasi tidak dilarang di Indonesia. Masyarakat diharapkan mampu mempertimbangkan lebih besar mana manfaatnya dan mudharat dari kegiatan tersebut.

"Apalah artinya, apalah tujuannya, ‎dan apa sih hal yang bisa kita petik untuk kemajuan bangsa ini dengan demo itu. Menurut saya, justru demo itu bisa mengganggu ketertiban, mengganggu orang bekerja, yang sekolah nggak sekolah, yang kerja enggak kerja," tandas Said.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi besok akan diikuti sekitar 5.000 kader FPI dari Jakarta dan sekitarnya. Massa terlebih dulu akan berkumpul di Lapangan Masjid Al Azhar, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk selanjutnya longmarch menuju Mabes Polri.

Ada dua poin besar tuntutan yang disuarakan massa FPI. Mereka meminta agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dari jabatannya. Sebab, Anton dianggap melakukan pembiaran terhadap insiden penyerangan dan penganiayaan terhadap Ormas FPI oleh massa LSM GMBI.

Massa juga menuntut agar Polri mengusut tuntas kasus tersebut, serta mencari dan menangkap aktor intelektual di balik bentrokan tersebut. Rencananya, aksi demonstrasi ini akan dipimpin langsung oleh Imam Besar FPI Rizieq Shihab dan Panglima Laskar FPI Munarman.