Sukses

Ketua Komisi II DPR Dirotasi, Ini Agenda Prioritas Ketua Baru

Zainudin Amali secara resmi dilantik sebagai Ketua Komisi II DPR mengantikan Rambe Kamarulzaman.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Zainudin Amali secara resmi dilantik sebagai Ketua Komisi II DPR mengantikan Rambe Kamarulzaman. Pelantikan dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan disaksikan beberapa anggota Komisi II.

"Dengan penetapan Ketua Komisi II Zainudin Amali dengan ini kami meminta persetujuan," ucap Fadli yang memimpin pergantian Ketua Komisi II di ruang kerja Komisi II DPR, Senayan Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Untuk itu, Fadli menyatakan perihal komposisi pimpinan Komisi II saat ini diduduki oleh Zainudin Amali sebagai Ketua, Ahmad Riza Patria Wakil Ketua, Lukman Eddy Wakil Ketua, dan Almuzzammil Yusuf Wakil Ketua kepada anggota Komisi II yang hadir.

"Untuk itu kami selaku pimpinan rapat apa yang telah saya sampaikan telah disetujui?," tanya Fadli yang dibarengi ucapan setuju oleh anggota Komisi II yang hadir.

Usai serah terima tongkat pimpinan Komisi II, Zainudin Amali langsung memimpin rapat dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota Komisi II yang hadir.

"Saya menyampai terimakasih atas kehadiran rapat piminan dan tentu tidak lengkap awal saya juga ingin mengenalkan, walaupun diantara kita sudah saling kenal dan kekompakan dan keakraban yang sudah ada," ucap Amali.

Tugas ke depannya, kata Amali, siap melaksanakan program-program sebelumnya yang sudah disusun. Seperti Rancangan Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dibahas di Pansus Pemilu.

"Kita ingin mempercepat, kenapa? Karena penyelengara pemilu yang nanti akan bertugas baik itu Pileg dan Pilpres, karena hal ini sesuatu yang baru secara bersamaan pada tahun 2019 yang akan datang, maka persiapan penyelengara itu penting maka itu kami akan memberikan waktu yang seluas-luasnya," kata Amali.

Jadi, lanjut Amali, makin cepat UU ini diselesaikan, maka makin banyak waktu untuk penyelengara pemilu untuk mempersiapkan pelaksaan pemilu pada 2019.

"Saya kira masih sempat waktu 24 bulan atau 2 tahun itu cukup menurut kami, sehinga menurut kami kita targetkan Maret, April atau paling lambat bulan Mei maka masih terkejar pelaksanaanya," ujar Amali optimistis.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini