Gubernur Ganjar: Apa Salahnya Pemimpin dari Dinasti Politik?

Liputan6.com, Brebes - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan politik dinasti yang saat ini marak diperbincangkan merupakan sesuatu yang wajar. Menurut dia, dinasti politik sebagai pimpinan daerah, sama sekali tidak ada yang perlu dipersoalkan ataupun dipermasalahkan.

"Sekarang saya tanya, dinasti politik itu salahnya di mana? Coba dijelaskan," ucap Ganjar Pranowo di sela-sela pengarahan kepada ASN terkait makelar jabatan di lingkungan pemerintahan, Pendopo Brebes, Jawa Tengah, Minggu, 8 Januari 2017.

Ganjar menilai, pemimpin daerah yang berasal dari dinasti politik terpilih lantaran mendapat dukungan saat pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sehingga, dia tak mempermasalahkan dinasti politik di sebuah daerah yang dipimpin secara turun-temurun.

"Begini, ya kalau kita bicara dinasti politik, tapi nyatanya dipilih sama rakyat, gimana?" dia menanyakan.

Politikus PDIP ini menjelaskan, politik dinasti tak hanya terjadi di Indonesia. Di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat juga terdapat dinasti politik, seperti dinasti Kennedy, George Bush, dan Clinton.

"Mereka ini kan juga dari dinasti, apa yang salah coba? Enggak ada, kan? Ini saya contohkan dari pimpinan negara maju," ujar Ganjar.

Ganjar berpesan kepada masyarakat agar tak terlalu mempersoalkan adanya dinasti politik. Namun, yang harus diperhatikan dan menjadi pertimbangan lebih matang adalah kualitas calon pemimpin itu sendiri.

"Yang perlu ditekankan itu, bagaimana dinastinya yang mau terjun ke politik mau belajar tidak, sehingga punya kapsitas. Selain itu, juga harus ada edukasi kepada publik. Berani tidak menolak duit kalau itu memakai money politic? Jadi jangan menyalahkan (dinasti politik). Demokrasi memang seperti ini," dia memaparkan.

Terkait potensi kerawanan tindak korupsi yang terjadi lebih besar pada dinasti politik, Ganjar beranggapan itu tidak sepenuhnya benar. Sebab, hingga kini masih banyak daerah yang dipimpin bukan oleh dinasti politik, tetapi tetap korupsi.

"Lihat saja di Kebumen itu, dinasti politik bukan? Bukan, tapi tetap ada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kemarin OTT (Operasi Tangkap Tangan) di sana," Ganjar mencontohkan lagi.