Mempertanyakan Kesejahteraan Guru

Liputan6.com, Jakarta: Bukan lagi sebuah hal yang diragukan jika keberhasilan suatu bangsa dilihat dari kualitas pendidikan di negara tersebut. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh faktor pendidik yang secara langsung berperan dalam penentu mutu pendidikan terutama di Indonesia.

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dengan pendapatan yang minim, banyak guru melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar di sekolah lain, memberi les, jadi pedagang mi rebus, pedagang buku, bahkan pedagang pulsa.

Meski dengan dinamika yang sedemikian sulit guru tetap memegang peranan penting dalam penentu arah dan kualitas pendidikan. Terutama penentu efektivitas dan efisiensi peserta didik. Sehingga peningkatan kualitas guru adalah jalan untuk meningkatkan tingkat pendidikan di Tanah Air.

Baik itu dalam hal peningkatan kualitas maupun tingkat kesejahteraan guru demi mengoptimalkan peran guru sebagai pendidik dan meningkatkan kulitas pendidikan. Demi menuntut kesejahteraan inipula, ribuan yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyerbu Jakarta.

Para pahlawan tanpa tanda jasa dari berbagai daerah ini bermaksud menyampaikan aspirasi mereka kepada jajaran Kementerian Pendidikan Nasional dan juga anggota DPR. Dalam aksinya para tenaga pengajar ini menolak pembubaran Ditjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK).

"Itu [demo] sebenarnya pilihan terakhir," kata Ketua PB PGRI Unifah Rosidi dalam program Barometer di Jakarta, Rabu (12/5) malam. Unifah mengaku sebelumnya telah menyampaikan aspirasinya ke pihak-pihak terkait. Namun hasil belum maksimal. Oleh karena itu, mereka kembali turun ke jalan.

Senada dengan Unifah, Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesi Suparman menilai unjuk rasa adalah hal yang wajar. Terkait dengan guru yang memanjat pagar Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Suparman menilai tak perlu dibesar-besarkan. "Itu sebagai luapan emosi," kata Suparman membela.

Anggota Komisi X DPR, Rully Chairul Azwar mengaku telah menerima aspirasi para guru. Dewan juga sangat mengerti persoalan yang dihadapai para pendidik di Tanah Air. "Secepatnya [masalah ini] untuk dikonsultasikan dengan Presiden [Susilo Bambang Yudhoyono]," kata Rully Chairul.

Pihak Kementerian Pendidikan Nasional menolak jika dikatakan membubarkan PMPTK. "Tidak menghapus tapi mengembangkan dan mengintegrasikan guru, kepala sekolah, dan staf pengawas, ke dalam mainstream daripada unit-unit utama Depdiknas," kata Fasli Jalal, Wakil Menteri Pendidikan Nasional.

Di samping melaksanakan Undang-undang Sisdiknas, Kemendiknas berusaha mengelola tenaga pendidik, meningkatkan kualitas guru disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Dengan demikian, kata Fasli Jalal, yang tadinya tertumpuk di satu titik dapat diredistribusikan di tiga direktorat.

Rully Chairul Azwar mengatakan panitia kerja Komisi X tengah merancang agar pendapatan guru swasta dan honorer mendapatkan hak-hak seperti PNS plus jaminan-jaminannya. "Tidak perlu semuanya jadi PNS," kata Chairul Azwar. Untuk selengkapnya mengenai dialog ini simak di video.(JUM)