Pembuktian Terbalik Diminta Berlaku Menyeluruh

Liputan6.com, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Perbankan dan Keuangan DPR meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang akan memberlakukan pembuktian terbalik untuk mengungkap mafia pajak tidak tebang pilih. Menurut ICW, kebijakan itu sebaiknya dilakukan juga kepada para pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari direktur jenderal hingga tingkat yang lebih rendah [baca: Status PNS Gayus di Tangan Menkeu].

Upaya Sri Mulyani untuk membongkar mafia perpajakan di Ditjen Pajak dinilai tidak akan efektif, jika pembuktian terbalik hanya untuk pegawai pajak selevel Gayus H. Tambunan. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pembuktian terbalik pun dinilai perlu diterbitkan. Hal ini mengingat Gayus Tambunan sempat tiga hari berturut-turut bertemu dengan Satgas Mafia Hukum dan mengaku banyak pihak dengan jabatan lebih tinggi darinya, yang ikut terlibat skandal pajak.

Skandal perpajakan yang melibatkan pegawai pajak Gayus Tambunan dengan ukuran pegawai golongan 3A telah meluluhlantakkan reformasi birokrasi yang dibanggakan Menkeu Sri Mulyani. Meski gaji telah dinaikkan hingga 400 persen, tetap saja Gayus menilap uang pajak sebanyak Rp 25 miliar rupiah, untuk memperkaya diri sendiri dan lingkarannya.(PAG/ANS)