Anies Jawab Keraguan Dirinya Mampu Ubah Birokrasi DKI

Liputan6.com, Jakarta - Calon Gubernur DKI Anies Baswedan bertekad akan membuat birokrasi di Jakarta lebih transparan bila terpilih di Pilkada DKI Februari 2017.

Kendati belum berpengalaman sebagai Kepala Daerah, Anies mengatakan dirinya mempunyai pengalaman dalam merombak sistem birokrasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang pernah ia pimpin.

Anies mencontohkan salah satu upaya reformasi birokrasi yang ia lakukan yaitu melalui penerbitan Neraca Pendidikan Daerah (NPD). Neraca Pendidikan Daerah bisa diakses oleh siapa saja di situs resmi Kemendikbud.

Anies mengatakan transparansi neraca pendidikan daerah itu perlu, untuk membuka mata semua pihak agar turut mengawasi alokasi anggaran pendidikan.

"Di dalamnya ada sumber daya yang masuk yaitu APBN dan APBD. Serta ada catatan outputnya," ujar Anies dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Senin (26/12/2016).

Mantan Rektor Universitas Paramadina itu menerangkan, output yang dicatat dalam neraca itu banyak sekali. Mulai dari angka buta aksara, kualitas infrastruktur pendidikan, kompetensi guru, indeks integritas ujian nasional, dan sebagainya.

Jika ada yang merasa output dan sumber daya yang masuk ke daerah tidak sebanding, masyarakat bisa menuntut ke pemda atau DPRD setempat.

"NPD juga membuat seluruh pihak ikut berpartisipasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi," papar Anies.

Anies mengaku dirinya menginginkan adanya keterbukaan informasi yang luas dan bisa diakses masyarakat, tentang capaian di dunia pendidikan.

Langkah Anies Baswedan yang membuka Neraca Pendidikan Daerah ke publik juga banyak mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kantor Kepala Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia.

"Menurut KSP, NPD akan sangat membantu targetting kebijakan dan pengalokasian sumberdaya pendidikan baik di pusat maupun daerah. Kantor Staf Presiden bahkan berharap NPD menjadi referensi bagi kementerian-kementerian lain," Anies menandaskan