APBD DKI 2017 Disahkan, Plt Gubernur Dinilai Pro Kepentingan DPRD

Liputan6.com, Jakarta - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD DKI Jakarta 2017 telah disahkan di sidang paripurna pada Senin 19 Desember 2016 kemarin. Hadir, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik dan Triwisaksana.

Nilai APBD DKI 2017 mencapai Rp 70,191 triliun. Sumarsono menyebut pengesahan itu tepat waktu.

Terkait hal itu, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, berharap proses pembahasan APBD DKI itu tak bermasalah di kemudian hari. Sebab, dia meragukan Plt tak mencermati detail anggaran.

"Jika sekarang prosesnya terkesan kilat, bisa saja Plt tidak lagi mencermati detail anggaran yang diajukan ke DPRD," ucap Sebastian kepada Liputan6.com, Kamis (22/12/2016).

Menurut dia, DPRD DKI sudah tak banyak bersuara, lantaran semua usulan mereka telah diakomodasi dalam anggaran tersebut. Hal ini jelas berbeda saat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menjadi Gubernur.

"Pada masa gubernur definitif (Ahok), setiap dokumen anggaran dicermati betul agar anggaran yang terkesan pemborosan, proyek yang tidak penting dan penggelembungan anggaran, dihilangkan. Di sinilah ketegangan itu terjadi. DPRD merasa banyak usulan proyek mereka saat itu dihilangkan karena dianggap merupakan pemborosan," jelas Sebastian.

Karenanya, dia melihat apa yang dilakukan Plt tersebut sangat bahaya. Dia pun menduga, Sumarsono sudah mengakomodasi semua kemauan DPRD DKI.

"Saya kurang yakin Plt sudah meneliti semua mata anggaran secara detail mengingat waktu yang sangat singkat. Ini sangat berbahaya. Dugaannya pembahasan dan pengesahan anggaran yang super kilat ini, karena anggaran yang diusulkan DPRD semuanya sudah diakomodasi sehingga secepatnya disahkan," tandas Sebastian.

Karena itu, cepat atau lambat, dokumen APBD DKI ini akan diteliti oleh berbagai pihak. Dan tentu Plt yang akan diminta pertanggungjawabnya.

"Jika nanti ditemukan banyak proyek siluman dan penggelembungan anggaran serta proyek yang tidak penting, pasti Plt yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dan hal ini akan merusak citra Plt dan berbahaya bagi karirnya ke depan. Semoga saja tidak ada masalah," pungkas Sebastian.