Menko Luhut: Unit Kerja Pemantapan Pancasila Setara Menteri

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan untuk membentuk unit kerja khusus guna fokus dalam penguatan dan pemantapan ideologi Pancasila. Unit ini nantinya akan bekerja layaknya Kantor Staf Kepresidenan dan setingkat Menteri, yang berada di bawah kontrol langsung Presiden.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden sudah memberi arahan agar Pancasila ke depan tidak hanya menjadi slogan, tapi harus membumi dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Seluruh stake holder akan dilibatkan untuk merumuskan skema pemantapan Pancasila ini.

"Nanti Seskab akan menyiapkan Perpresnya," kata Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 19 Desember 2016.

Sementara Menko Kemaritiman yang juga inisiator Unit Kerja Presiden pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dia bersama para tokoh lainnya sudah bekerja selama 3 bulan untuk merumuskan unit ini.

Nantinya UKP PIP ini bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan pembinaan ideologi Pancasila di berbagai instansi.

"Nanti ini bekerja, terus terang saja ini tidak hanya bicara filosofis seperti arahan Presiden tadi, tapi bicara detail bagaimana implementasi nanti di pendidikan SD, SMP, SMA, di kementerian/lembaga, di lembaga pemerintahan di organisasi-organisasi seperti NU, Muhammadiyah, dan lembaga agama lainnya," jelas Luhut.

Secara organisasi, UKP PIP ini memiliki dewan penasehat yang diisi oleh para tokoh, negarawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga para purnawirawan TNI Polri. Sedangkan disusunan eksekutif ada kepala, deputi, dan sekretariat Manggala. Sekretaris Kabinet nantinya akan melakukan finalisasi dan Perpres akan terbit paling tidak seminggu kedepan.

"Organisasi ini kira-kira hampir sama dengan organisasi Kepala Staf Kepresidenan memiliki kedudukan dan hak keuangan fasilitas setara menteri negara itu yang kita usulkan," imbuh Luhut.

Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Reform Institute, Yudi Latif mengatakan, pembangunan infrastruktur fisik saja tidak cukup untuk menguatkan satu bangsa. Pembangunan infrastruktur nilai kini juga harus menjadi fokus pemerintah.

"Belakangan ini kita lebih fokus pada persoalan infrastruktur fisik, sekarang baru menyadari kenyataan infrastruktur fisik saja tidak cukup, tapi kita juga harus menguatkan infrastruktur nilai supaya Indonesia bukan hanya bangun raganya tapi juga jiwanya," kata Yudi.

Akan ada beberapa perubahan pola dalam penerapan pengembangan pemantapan ideologi Pancasila kali ini. Bila sebelumnya, inisiatif hanya datang dari pemerintah, kini peran aktif masyarakat juga dibutuhkan untuk menemukan pola terbaik pemantapan Pancasila, sehingga seluruh elemen masyarakat dapat merasa memilik nilai Pancasila.

"Semoga dengan begitu ke depan betul-betul Pancasila menjadi titik temu nilai kita bersama rasa memiliki dengan begitu kita bisa mengayuh bahtera Republik ini pada tujuan kita bersama," pungkas Yudi.