Sukses


Ketua MPR: MUI Bisa Menjadi Payung Besar Umat Islam

Liputan6.com, Jakarta Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap MUI bisa menjadi payung besar umat Islam. MUI bisa mempersatukan umat Islam Indonesia. Karena itu, para ulama perlu dibekali dengan pengetahuan tentang perkembangan politik terakhir dan tantangan-tantangan terkini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Harapan itu disampaikan Zulkifli Hasan dalam Multaqa Da’I Nasional, Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Santika, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa malam (13/12/2016). Multaqa Da’I Nasional (Pertemuan para da’i nasional) ini dihadiri Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin dan perwakilan da’i MUI dari seluruh Indonesia.

“Perbedaan-perbedaan yang dalam Islam harus disimpan dan kita kesampingkan, kita cari persamaan-persamaannya. Para ulama perlu dibekali perkembangan politik terakhir dan tantangan-tantangan terkini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga memiliki perspektif yang luas mengenai tantangan umat Islam sekarang ini,” kata Zulkifli Hasan.

Menurut Zulkifli, ketimbang berdebat soal mazhab atau perbedaan-perbedaan yang menghabiskan energi lebih baik fokus pada tantangan yang dihadapi umat Islam. “Selama 18 tahun reformasi ini melahirkan kesenjangan yang luar biasa. Sekitar 70 persen lahan dikuasai tidak sampai satu persen orang. Sebesar 93 persen orang mempunyai tabungan di bawah Rp 100 juta, jumlahnya Rp 500 triliun. Sementara 0,2 persen orang yang memiliki tabungan Rp 5 miliar ke atas, nilainya Rp 1.500 triliun. (kesenjangan) Inilah persoalan yang dihadapi umat Islam sekarang ini. Orang kaya semakin kaya, mereka yang susah bertambah susah,” papar Zulkifli.

“Kesenjangan itu menimbulkan rasa ketidakadilan. Kalau tidak direspons dari sekarang, cost sosialnya tinggi,” ujarnya lagi.

Dalam kaitan itu, Zulkifli mengingatkan pentingnya nasionalisme. “Nasionalisme itu adalah kalau ada rakyat yang tidak berdaya, miskin, tidak punya tanah, tidak bekerja, negara harus hadir dan berpihak secara jelas kepada rakyat. Tidak boleh tawar menawar,” ucapnya.