DPR Minta Pemerintah Belajar dari Kegagalan Suriah Tangani ISIS

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo berharap, pemerintah memberikan wewenang penuh dan keleluasan kepada TNI dan Polri untuk mempersempit ruang gerak simpatisan ISIS.

Menurut Bambang, pemerintah harus belajar dari kegagalan Pemerintah Irak dan Suriah dalam melumpuhkan ISIS. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan wewenang penuh dan keleluasaan pada Polri dan TNI untuk mempersempit ruang gerak para simpatisan ISIS di Indonesia.

"Untuk memperkecil atau melumpuhkan potensi ancaman itu, diperlukan perlakuan hukum yang ekstra tegas terhadap para terduga dan tersangka teroris," ujar Bambang seperti dikutip dari laman DPR, Rabu (14/12/2016).

Menurut dia, ketahanan nasional akan terancam jika rencana ISIS membangun basis di Asia Tenggara tidak segera ditangkal. Bahkan beberapa indikasi sudah terlihat di permukaan.

Pertama, kata Bambang, kecemasan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Keduanya sudah mengemukakan niat ISIS membangun basis di Filipina Selatan untuk mewujudkan kekhalifahan baru di Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Indikasi kedua, kata dia, terlihat dari kembalinya puluhan simpatisan ISIS yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) ke tanah air.

Kemudian, indikasi ketiga adalah rencana serangan bom bunuh diri di Istana Negara yang digagalkan oleh Detesemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror pada Sabtu 10 Desember lalu.

Bambang menilai, ada semacam indikasi sel-sel terorisme di Indonesia yang memberi respons positif terhadap rencana ISIS membangun basis di Asia Tenggara. Oleh karena itu, ia berharap agar para simpatisan ISIS itu harus segera dilumpuhkan agar rencana mereka membangun basis di Asia Tenggara tidak terwujud.