Polri Fasilitasi Arus Komoditi Jelang Natal dan Tahun Baru

Liputan6.com, Jakarta Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan Polri siap memfasilitasi arus komoditi menghadapi Natal dan Tahun Baru 2017.

"Menghadapi Natal dan Tahun Baru 2017 bakal meningkatkan kebutuhan rumah tangga sehingga mesti menghadirkan harmonisasi. Untuk itu, Polri berpartisipasi dengan menyiapkan langkah antisipasi atas keluhan masyarakat agar segera diatasi, termasuk di bidang ekonomi," kata Ari dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis 8 Desember 2016.

Hal itu dikatakannya usai pertemuan konsolidasi kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru 2017, di Gedung Bareskrim Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

Hadir dalam pertemuan itu instansi terkait mulai dari Kemendag, Kementan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ditjen Bea dan Cukai, Bulog hingga para pelaku usaha, yaitu para produsen hingga asosiasi pedagang.

Menurut dia, sebenarnya secara keseluruhan pemerintah telah siap dengan menghadirkan berbagai kebijakan dan langkah taktis serta sistematis menjelang Natal dan Tahun Baru 2017 nanti.

"Kami juga selalu membuka diri untuk menjadi fasilitator arus komoditas para instansi terkait ekonomi. Semua karena kami melihat bahwa sudah saatnya para petani, koperasi hingga pelaku ekonomi lainnya merasakan keuntungan. Keadilan ekonomi bagi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia," tutur dia seperti dilansir dari Antara.

Selain itu, Ari juga mendorong jajarannya agar mendukung penuh dalam melindungi dan melayani masyarakat serta terus mendorong agar penegak hukum memiliki persepsi yang sama dengan instansi terkait lain dalam mengatasi keluhan masyarakat di bidang ekonomi.

"Tidak lupa juga untuk melakukan bentuk-bentuk manajemen yang tepat guna sebagai langkah preventif, bentuknya bisa saja sejenis posko. Ini demi kemaslahatan bersama," ucap dia.

Ari mengatakan, Bareskrim tidak menutup mata akan ada pihak-pihak yang justru terganggu atas positifnya harga barang komoditas.

"Para pelaku tindak pidana ekonomi, pasti ingin mengganggu positifnya angka-angka itu. Paling sederhana bentuk gangguan terkait ekonomi, perdagangan dan harga barang pokok ini dengan menebarnya lewat dunia maya," ucap Ari.

Oleh karena itu, kata dia, pertemuan ini sekaligus juga menghasilkan kebijakan lain yaitu penegakan hukum sebagai bentuk mengendalikan dan bukan sekedar memenjarakan saja.