PDIP Kawal Pemerintah Implementasikan Perlindungan Anak

Liputan6.com, Jakarta - PDIP akan terus berjuang untuk memastikan dan mengamankan kebijakan politik pemerintahan secara nasional dan daerah, khususnya terkait kesehatan perempuan dan anak. Untuk itu, rapat koordinasi demi efektivitas pelaksanaan program itu pun digelar.

Pertemuan yang berlangsung pada Sabtu 26 November 2016 itu mengundang 34 DPD se-provinsi Indonesia dan perwakilan daerah prioritas DPC, baik Kabupaten maupun Kota.

"Pelaksanaan Rakorbid, bertepatan dengan momentum Hari Penghapusan Kekerasan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 25 November, sehingga struktur partai dapat memperkuat kapasitasnya untuk mendukung kebijakan negara khususnya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan," kata Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak, Sri Rahayu di Jakarta, Minggu (27/11/2016).

Menurut Sri, momen penting ini menegaskan dan kesiapan DPP, DPD, DPC dalam mengawal dan mengimplementasikan program partai yang konsisten mendorong lahirnya kebijakan perlindungan perempuan, anak, dan kaum marginal.

Terlebih Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga mengamanatkan pentingnya upaya bersama agar segera melahirkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual.

"Amanat inilah yang akan dilaksanakan seluruh struktur dan petugas partai untuk membuktikan bahwa negara hadir bagi rakyatnya. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah terdaftar dalam Prolegnas DPR 2016, DPP PDIP dan Fraksi DPR PDIP telah mengeluarkan instruksi agar pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat segera dilaksanakan di DPR RI," jelas dia.

Sementara itu, terkait dengan Rakorbid DPP PDIP, Sri mengungkapkan hal itu untuk mengonsolidasikan kekuatan internal partai agar implementasi kebijakan pemerintah yang prorakyat dapat terlaksana.

"Rakorbid menjadi sosialisasi dan arahan, dialog dan serta tindak lanjut instruksi partai terkait bidang Kesehatan Perempuan dan Anak," ujar Sri.