Sukses


Ketua MPR: Kita Menghadapi Soal Kesenjangan

Liputan6.com, Jakarta Ketua MPR Zulkifli Hasan melihat dari sisi lain aksi demo pada 4 Nopember 2016 (411). Dia menyebutkan bahwa aksi demo besar-besaran pada 4 Nopember lalu tidak sekadar menuntut proses hukum dugaan penistaan agama, tapi juga merupakan puncak dari kegelisahan yang dialami masyarakat. Aksi demo itu sesungguhnya bersumber dari terjadi kesenjangan sosial di masyarakat.

"Kita tidak khawatir dengan ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Tapi, menurut saya, apa yang bakal kita hadapi adalah soal kesenjangan," kata Zulkifli Hasan ketika berbicara di Rapat Kerja Nasional II Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Rabu malam (23/11/2016).

Zulkifli Hasan sebenarnya sudah jauh hari memprediksi bakal terjadinya aksi demo yang terbesar selama ini. "Ini hanya persoalan waktu. Sebab, saya berkeliling, mendengar, dan menyerap aspirasi, merasakan apa yang dirasakan dan apa yang terjadi. Kita tidak khawatir terhadap ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Tapi, menurut saya, yang bakal kita hadapi adalah soal kesenjangan," paparnya.

Zulkifli mengungkapkan data-data yang memperlihatkan terjadinya kesenjangan itu. Misalnya data tentang keuangan di perbankan. Sebanyak 120 juta rakyat atau 97,6 persen menyimpan uang di bawah Rp 10 juta. Total jumlah tabungannya kira-kira Rp 500 triliun. Sedangkan 0,1 persen rakyat (dalam jumlah yang sangat kecil) memiliki tabungan rata-rata di atas Rp 5 miliar. Total jumlah tabungan Rp 1.500 triliun. “Tapi 0,1 persen orang itu menguasai 43,4 persen uang di perbankan. 0,1 persen itu terdiri atas 25 keluarga," ungkapnya.

Begitu pula kalau bicara soal lahan. Luas lahan Indonesia sekitar 190 juta hektar. Seluas 175 juta atau 93 persen luas daratan hanya dikuasai sekelompok orang. Sebesar 0,2 persen orang menguasai 50 persen tanah daratan. Itu sebabnya ketika mengunjungi kabupaten Garut, Zulkifli mengungkapkan dari 100 petani hanya 4 orang yang punya lahan, sedangkan 96 petani tidak punya lahan.

Dari luas daratan itu, lanjut Zulkifli, sebesar 35 persen berupa konsesi tambang minyak, gas, nikel, batu bara. Konsesi itu dikuasai 1.194 orang. Dari jumlah itu 341 orang menguasai kontrak karya, 270 orang menguasai batu bara. Sebagian besar investasi dari luar.

“Kita lihat setelah 19 tahun demokrasi, demokrasi tujuannya adalah kesejahteraan. Karena itu demokrasi harus seiring dengan demokrasi ekonomi. Tetapi saya mengamati yang terjadi adalah demokrasi perselingkuhan. Inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan," ucapnya.

Kondisi seperti itu ditambah tersumbatnya saluran untuk menyampaikan aspirasinya. “Partai Islam sudah mulai kehilangan kepercayaan. Parpol dianggap tidak mewakili aspirasi. Lalu mau kemana? Kegelisahan-kegelisahan itu tidak mendapatkan saluran yang tepat," katanya. Maka terjadilah aksi demo besar pada 4 Nopember tersebut.

Untuk menyelesaikan masalah berikutnya menghadapi rencana aksi demo pada 2 Desember (212), Zulkifli mengusulkan menggunakan cara-cara Indonesia, yaitu dengan nilai luhur keIndonesiaan, silaturahim, saling berkunjung, sehingga membuat suasana sejuk dan teduh. "Begitulah cara Indonesia dengan silaturahim. Dengan berdialog, paling tidak kalau ada sepuluh masalah, separuh bisa kita selesaikan," katanya.

Artikel Selanjutnya
Menko Wiranto Fokus Amankan Kondisi Politik Jelang Pemilu
Artikel Selanjutnya
Begini Peranan Bakohumas Dalam Sosialisasi Empat MPR RI