Hasil Lengkap Rapat Koordinasi PDIP yang Dipimpin Megawati

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memimpin rapat internal terkait kondisi perpolitikan nasional terkini. Terutama, soal pilkada DKI Jakarta, yang salah satu calonnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berstatus tersangka.

"Sebagai Ketum PDIP saya membuka rapat untuk mengevaluasi seluruh keadaan di tingkat nasional, terutama dalam rangka menghadapi pilkada tahun 2017," ungkap Megawati di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Jakarta, Kamis, (17/11/2016).

Berikut pernyataan pers yang dibacakan Megawati Soekarnoputri:

"Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hukum yang berintikan keadilan, azas praduga praduga tak bersalah, dan prinsip setiap warga negara memiliki kedudukan yg sama di mata hukum. Oleh sebab itu, terkait penetapan tersangka terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), PDIP menjadikan peristiwa tersebut untuk menghormati proses hukum.

Bagi PDIP Pilkada merupakan pesta demokrasi yang selayaknya berjalan secara aman, sehat dan demokratis dalam memilih calon kepala daerah terbaik pilihan rakyat.

Tahun 2017 ada 101 yang digelar secara serentak. Indonesia tidak hanya Jakarta. Makna pilkada di setiap daerah sama bagi PDIP. PDIP telah  menyiapkan calon terbaik di setiap daerah dan sebagian besar mereka telah melalui tahap sekolah partai bagi calon kepala daerah.

PDIP mengumpulkan seluruh pengurus DPD se-Indonesia, agar semua mendapat arahan yang sama, dan semua bergerak satu arah dengan berlandaskan semangat gotong royong, bahu membahu menciptakan suasana politik yang aman dan menjaga empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Kebhinekaan Tunggal Ika).

Kader PDIP di seluruh Indonesia diminta tenang, menjaga diri, dan ikut serta mendukung situasi damai di seluruh wilayah yang akan menyelenggarakan pilkada nanti.

PDIP terus menjalankan tugasnya sebagai perekat kebangsaan membangun tali silaturahmi dengan seluruh tokoh masyarakat dan memastikan bahwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, Kebhinekaan Indonesia benar-benar dibumikan. PDI-P mendukung penuh upaya Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam menjalankan perintah konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pemerintah harus kokoh berdiri dalam prinsip Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, musyawarah dan mufakat dan keadilan sosial.

Mari kita secara bersama-sama memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk bekerja secara maksimal dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan RI dalam rangka menuju Indonesia raya."