Menyongsong Era E-Budgeting 2017, Ini Pesan Menteri Asman Abnur

Liputan6.com, Jakarta Sejak dilantik sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur terus mendorong perlunya segera dilakukan penerapan e-budgeting di seluruh instansi pemerintah.

Dengan e-budgeting, selain mempercepat realisasi anggaran juga terwujud transparansi. Demikian juga dalam pelayanan publik, tidak lagi bertele-tele dan mencegah terjadinya tatap muka yang memungkinkan terjadinya suap dan pungli.

Secara konsisten, Asman terus menggelorakan pentingnya penerapan e-budgeting sebagai bagian penting dalam reformasi birokrasi.
Saat kunjungan pertama kali sebagai Menteri ke Jawa Timur, Asman Abnur menekankan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahannya melalui penerapan sistem e-budgeting untuk memastikan penggunaan anggaran berbasis pada kinerja.

Dia mengingatkan bahwa e-budgeting harus didasarkan pada kinerja yang akan diwujudkan (outcome). Dengan menerapkan e-budgeting, Asman menegaskan bahwa efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran bisa ditingkatkan. Bahkan, dalam implementasinya bisa mencegah program atau kegiatan 'siluman'.

Tidak sampai di situ, penerapan e-budgeting juga bisa mempermudah pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan meningkatkan transparansi.

"ASN tidak disibukkan lagi dengan pekerjaan dokumentatif, namun fokus pada pelaksanaan tugas pokok, yaitu pelayanan kepada masyarakat," kata Asman.

Lebih lanjut Menteri Asman juga mengapresiasi sejumlah pemda yang sudah menerapkannya. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dia pun berharap agar langkah yang baik itu ditularkan ke seluruh pemerintah daerah.

Menurut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Annas, pihaknya menerapkan e-village performance budgeting, sistem yang mengintegrasikan antara proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan. Sistem yang merupakan pengembangan dari sistem e-budgeting bisa mewujudkan smart kampung. Kini, Kabupaten Banyuwangi saat ini telah dijadikan pilot project implementasi e-budgeting oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Akan halnya dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang sukses membangun e-performance based budgeting. DIY yang mendapat asistensi Kementerian PANRB, telah memberikan perubahan fundamental bagi perbaikan tata kelola pemerintahan. Sistem tersebut lahir dari integrasi antara akuntabilitas kinerja dengan sistem e-budgeting untuk memastikan bahwa setiap anggaran akan berorientasi pada outcome atau manfaat bagi masyarakat.

Gubenur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, melalui sistem e-performance based budgeting, pihaknya bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan memperkecil jumlah kegiatan. Pemprov DIY telah berhasil mengurangi jumlah kegiatan dari 3.200 kegiatan pada tahun 2014 menjadi hanya 854 kegiatan, dan menghemat Rp 1 Miliar dari tiap kegiatan. Berkurangnya jumlah kegiatan, Pemprov DIY juga tidak memperbolehkan indikator sasaran kinerja dalam bentuk presentase, melainkan harus bersifat absolut.

Kementerian PANRB, juga menjadikan Pemprov DIY sebagai barometer implementasi tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengintegrasian akuntabilitas kinerja dan sistem e-budgeting.

"Tugas saya di Yogyakarta sebagian besar sudah selesai. Tugas saya berikutnya adalah bagaimana daerah lain bisa seperti Yogyakarta," ungkap Menteri Asman.

Seperti halnya DIY, penerapan penerapan e-budgeting di Pemerintah Kota Bandung mampu menghemat anggaran. "Kota Bandung bisa menghemat 1 triliun dengan menghapus 1.200 kegiatan,” ujar Walikota Bandung Ridwan Kamil.

Karena itu, Menteri Asman berketetapan hati agar seluruh instansi pemerintah, terutama pemerintah daerah menerapkan e-budgeting.
“Seluruh instansi pemerintah harus menerapkan e-budgeting paling lambat tahun 2017,” ujarnya.

E-Budgeting merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE/e-Government). Namun disadari bahwa pelaksanaan e-budgeting menuntut adanya komitmen pimpinan.

"Tanpa political will, sulit menerapkannya," tegasnya.

Sebenarnya, saat ini seluruh instansi pemerintah sudah menerapkannya, meskipun dalam pelaksanaannya belum terintegrasi satu sama lain. Hal itu merupakan modal awal, sehingga tidak perlu memulai dari nol. Menteri juga akan menunjuk daerah sebagai role model guna mendorong penerapan e-government, sehingga instansi lain dapat belajar dan meniru.

Dalam membangun e-government, Indonesia menggandeng Republik of Korea peringkat pertama negara yang sukses menerapkan e-government di dunia. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengamini hal itu, dan mengatakan bahwa banyak pelajaran dan pengalaman yang bisa digali dari Korea.

“Kalau kita menemukan aplikasi yang bagus di Korea kenapa tidak diterapkan di Indonesia,” kata Rudiantara.

Powered By:

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)