Jokowi Buka Peluang Pengelolaan BPJS Kesehatan oleh Pemda

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait BPJS Kesehatan. Jokowi ingin mencoba skema baru pengelolaan BPJS Kesehatan. Salah satunya, dibukanya peluang pengelolaan BPJS Kesehatan di Pemerintah Daerah.

"Mungkin perlu kita bahas bersama mengenai kemungkinan BPJS Kesehatan kita berikan semuanya pada daerah, dan manajemen pengawasannya tetap berada di pusat. Ini untuk memudahkan, mengontrol," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Saat ini pemerintah memang sedang mencoba skema pembangunan tanggung jawab pengelolaan BPJS Kesehatan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah nantinya hanya akan memberikan dana dengan jumlah tertentu kepada daerah. Bila dana ini kurang, daerah harus menanggung sisa pembayaran biaya rumah sakit peserta BPJS Kesehatan.

Dengan begitu, daerah juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan langkah pencegahan penyakit. Dengan demikian, diharapkan angka warga yang sakit dan berobat menggunakan BPJS Kesehatan berangsur turun.

"Misalnya Pemda harus ikut mengambil tanggung jawab memastikan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, terutama di tingkat primer. Karena saat ini, fasilitas kesehatan di tingkat primer yang tersedia belum mampu menangani 155 penyakit non-spesifik, sehingga 13,7 persen masalah kesehatan yang dapat dilayani di Puskemsas, dokter praktek perorangan ataupun di klinik pratama tanpa rujukan," jelas Jokowi.

"Oleh karena itu, saya minta dirumuskan kebijakan yang bisa memberikan insentif pada Pemda untuk mengambil peran dalam menyelesaikan masalah ksehatan di daerah, termasuk lakukan upaya preventif dan promotif," imbuh Jokowi.

Jokowi ingin penanganan BPJS Kesehatan diselesaikan dari hulu ke hilir. Program penyuluhan dan pencegahan melalui gaya hidup sehat harus digencarkan. Terlebih anggaran yang disiapkan juga terus meningkat.

Pendistribusian BPJS Kesehatan dan KIS juga harus dikebut. Saat ini baru 66,7 persen atau 170.239.000 yang sudah berada di masyarakat. Mengingat yang paling dibutuhkan masyarakat miskin saat ini adalah jaminan kesehatan.

"Untuk itu kita harus kerja keras pastikan distribusi KIS merata sehingga seluruh rakyat bisa dapatkan akses di bidang kesehatan. Serta memastikan rakyat yang sudah memiliki KIS mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dan berkualitas," ucap Jokowi.

Penentuan besaran anggaran juga harus segera ditentukan, agar peningkatan anggaran yang terus diberikan pemerintah, bisa berdampak positif bagi masyarakat.

"Kalau setiap tahun ada kenaikan yang sangat tinggi untuk kekurangan anggarannya, saya kira hal-hal itu kalau diteruskan akan memberatkan kita. Tetapi kalau bisa dipastikan dihentikan pada angka yang jelas, saya kira tidak masalah. Tapi kalau tiap tahun naik-naik saya kira akan memberatkan APBN kita," Jokowi menegaskan.