Partai Koalisi yang Berseberangan Diminta Mundur

Liputan6.com, Jakarta: Polemik soal keberadaan partai koalisi dalam kabinet terus berlanjut. Hayono Isman, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat meminta, partai yang tak sejalan sebaiknya mundur dari koalisi. Termasuk juga menarik menteri-menterinya. Sebab secara etika tak dibenarkan sesama koalisi berseberangan dengan PD. "Harapan saya partai yang bersangkutan secara ksatria mengatakan keluar dari koalisi," jelas Hayono di Jakarta, Sabtu (20/2).

Menurut pengamat politik Lembaga Survei Indonesia Burhanudin Muhtadi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua pembina Demokrat tak akan berani melengserkan PKS dan Golkar. Langkah itu dianggap terlalu berisiko secara politik. Ada kemungkinan, bagi Burhanudin, PD akan melengserkan salah satu dari dua partai. Ini untuk mempertahankan posisi PD di parlemen.

Sementara pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris menilai, koalisi partai di pemerintahan SBY rapuh. Mereka berkoalisi tidak secara ideologis, tapi pragmatis. Itu juga penyebab Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mudah mendekat ke PD. "Partai-partai politik kita memang sejak awal tidak ideologis. Sehingga sikap politiknya dengan mudah bisa berubah," ucap Syamsuddin.

Panitia Hak Angket Bank Century akan mengakhiri tugasnya dan mengambil kesimpulan akhir. Data terakhir menyebutkan, ada tujuh partai berseberangan PD. Kemungkinan besar, fraksi-fraksi tetap akan beda pandangan dengan Demokrat.

Dengan situasi seperti ini, masih berani Presiden Yudhoyono menempuh reshuffle kabinet? Kabar yang beredar menyebutkan isu reshuffle datang dari fungsionaris PD yang tak pernah ditanggapi SBY [baca: SBY Didukung ARUS Untuk Reshuffle Kabinet].(AIS)