Sukses

Suara Geram Presiden ke-6 RI buat Siapa?

SBY buka suara mulai dari soal unjuk rasa hingga rumah pemberian negara.

Liputan6.com, Jakarta - Berulang kali, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyeka keringatnya saat berada di podium. Presiden ke-6 Republik Indonesia itu gusar dan merasa diterpa badai politik kencang jelang demonstrasi 4 November besok.

Mengenakan kemeja biru dipadu rompi warna senada, ayah calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono itu membatalkan niat awal untuk berbicara di Wisma Proklamasi. Menurut Ketua Umum Partai Demokrat itu, lokasi itu tak sesuai karena telah menjadi tempat pemenangan misi politik pasangan Agus-Silvy.

"Saya sengaja memisahkan forum ini dengan forum pemenangan itu agar kami tetap fokus dan tidak perlu dipandang sebagai pencampuradukan antara sikap, pandangan dan rekomendasi PD dengan apa yang sedang dilakukan tim sukses oleh Agus-Sylvi," kata SBY di Cikeas, Bogor, Rabu, 2 November 2016.

SBY didampingi sang istri Ani Yudhoyono menumpahkan segala kegusarannya dalam pernyataan pers hingga lebih dari setengah jam. Macam-macam isu dibahasnya, mulai dari isu penistaan agama hingga rumah negara.

Nada suara tenang yang biasa ditampilkan presiden dua periode itu berubah menjadi suara rendah menahan kegeraman. Tuntutan dan sindiran diselingi peringatan terbaca dari kalimat-kalimat yang diucapkannya.

Pernyataan keras pertama menyinggung rencana unjuk rasa yang bakal digelar 4 November 2016 oleh ormas Islam di Ibu Kota. Ia mengingatkan unjuk rasa bukan kejahatan politik. Unjuk rasa, kata dia, adalah bagian dari demokrasi asalkan tidak anarkis.

"Unjuk rasa di sebuah negara demokrasi yang tertib adalah ya unjuk rasa yang damai, yang tertib, sesuai aturan, dan tidak merusak. Kalau unjuk rasa destruktif, menangis kita semua," kata SBY.

Menurut SBY, unjuk rasa bisa terjadi karena ada aspirasi yang tidak didengar. Saat aspirasi tidak didengarkan, kata SBY, unjuk rasa itu akan terus ada hingga lebaran kuda.

"Barangkali tuntutannya tidak didengar, kalau sama sekali tidak didengar sampai lebaran kuda tetap ada demonstrasi unjuk rasa," ujar dia.

Dalam konteks demonstrasi mendatang, ia menyatakan sumber masalah adalah kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Jika merujuk KUHP, sambung dia, kasus tersebut termasuk dalam pidana. Maka itu, penyelesaian kasus yang membelit Ahok haruslah diproses secara hukum. Dan, ujar dia, siapa pun termasuk Presiden Jokowi tidak boleh mengintervensi selama proses hukum berjalan.

"Pak Ahok ya mesti diproses secara hukum. Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum. Ingat equality before the law. Itu bagian dari demokrasi, negara kita negara hukum," kata SBY.

Peringatan SBY tidak berhenti di situ. Masih berkaitan dengan unjuk rasa, nada gusar SBY kembali diutarakan kepada intelijen. Tanpa menyebutkan pemberi informasi, SBY merasa intelijen menyampaikan laporan yang menyudutkannya. Ia merasa ada fitnah sebagai dalang di balik rencana demonstrasi besar-besaran itu.

Ia mengingatkan, selama memimpin sepuluh tahun, tidak pernah anti-unjuk rasa dan mudah menuduh seseorang, kalangan atau parpol manapun sebagai dalang atau penyandang dana untuk aksi demonstrasi. Maka itu, ia merasa tudingan tersebut sudah kelewatan.

"Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. I tell you. Yang kedua, menghina. Rakyat bukan kelompok bayaran. Urusan hati nurani tidak ada yang bisa mempengaruhi," kata SBY.

Ia menegaskan, sekalipun bermasalah karena dugaan penistaan agama, faktanya Ahok tidak melanggar aturan KPUD. Ia berpendapat Ahok tidak akan kehilangan haknya menjalankan kampanye menghadapi Pilgub DKI Jakarta yang pemungutan suaranya dilakukan pada 15 Februari 2017 mendatang.

Ia bahkan berharap Pilgub Jakarta semestinya tetap diikuti tiga pasangan calon, yakni Agus-Silvy, Ahok-Djarot dan Anies-Sandi. Ketiganya harus bisa berkompetisi secara fair dan demokratis.

"Saya kira pasangan Agus Sylvi, pasangan Anies Sandi, tidak bangga kalau Pak Ahok tidak bisa bersaing karena WO," kata SBY.

Namun begitu, SBY menyelipkan unek-uneknya soal pencalonan sang putra sulung. Ia merasa sejak anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon Gubernur DKI Jakarta, banyak isu-isu miring yang menerpanya.

"Saya memohon dan meminta pertolongan Allah SWT, semoga Agus yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk ikut berkompetisi tidak dianggap sebagai ancaman kepada keamanan nasional," kata SBY.

"Saya minta doa restu rakyat Indonesia agar kuat menghadapi badai politik ini," ucap SBY lagi.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Klarifikasi Pembunuhan Munir dan Harta Triliunan Rupiah

Kegusaran SBY kemudian beralih ke isu pembunuhan aktivis HAM Munir. Ia menuding ada pihak yang terus mencari-cari dan berusaha melimpahkan masalah itu kepada SBY. Padahal, secara jelas ia membaca pernyataan Menko Polhukam Wiranto bahwa tidak ada inpres untuk mengusut SBY dalam kasus tersebut.

"Jika dianggap terlibat dalam konspirasi politik pembunuhan Munir, come on gunakan akal sehat. Semua punya akal sehat, rakyat pun punya akal sehat. Penegakan hukum menyangkut kasus meninggalnya almarhum Munir, aktivis HAM Indonesia, di era pemerintahan yang saya pimpin," kata SBY.

Ia juga menyebut Jokowi sudah mengetahui rekomendasi TPF Munir meski cetakan utama dokumen itu masih dicari hingga kini. Ia menyerahkan bola penanganan kasus itu kepada Jokowi bilamana masih ada hal yang belum rampung.

Perihal harta SBY yang disebut mencapai Rp 9 triliun, SBY kembali gusar. Tanpa menyebutkan stasiun televisi yang menyiarkannya, ia mengingatkan jika harta kekayaannya benar sebesar itu, ia semestinya masuk dalam daftar 150 orang terkaya Indonesia pada Agustus 2016.

"150 orang terkaya di Indonesia mulai dari kekayaannya yang 14,8 miliar dolar Amerika Serikat berapa rupiah itu sekitar Rp 160-165 triliun hingga yang nomor 150, 110 juta dolar Amerika Serikat ini setara dengan Rp 1,5 triliun, mestinya SBY masuk di sini. Tapi, saya baca 10 kali nggak masuk-masuk," kata SBY.

Karena itu, ia meminta agar fitnah itu segera diralat. Ia mengimbau polisi bisa bergerak dan tidak tebang pilih menangani dugaan fitnah tersebut.

Ia juga mengklarifikasi soal rumah pemberian negara. Lagi-lagi sebuah stasiun televisi yang disebutnya telah menghiperbolis luasan rumah tersebut dengan menyebut luas tanah mencapai 5.000 m2.

Padahal, berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 yang direvisinya pada 2014 lalu, mantan presiden dan wakil presiden diberikan kediaman yang layak dengan perlengkapannya dibatasi maksimal 1.500 m2.

"Dan yang diberikan negara kepada saya jumlahnya kurang dari 1.500 m2," kata dia.
 
Karena itu, ia meminta agar pemerintahan Jokowi tidak melakukan hal-hal yang mencederai harkat, martabat dan harga diri seseorang. "Janganlah mengorbankan orang-orang untuk mencapai kekuasaan dan tujuan politik. Itulah pandangan dan saran kami Partai Demokrat kepada pemerintah," kata SBY.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Presiden Jokowi hibur anak-anak dengan atraksi sulap di peringatan Hari Anak Nasional, di Pekanbaru, Riau.
    Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014

    Jokowi

  • Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, politikus yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta
    Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, politikus yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta

    Ahok

  • Demo 4 November adalah aksi unjuk rasa yang dikoordinasi oleh sejumlah organisasi massa Islam di Jakarta.
    Demo 4 November adalah aksi unjuk rasa yang dikoordinasi oleh sejumlah organisasi massa Islam di Jakarta.

    Demo 4 November

  • SBY

  • Rajut