Sukses


Ketua MPR: Bukan Saatnya Lagi Membeda-bedakan Suku dan Agama

Zulkifli Hasan mengingatkan, suatu kemunduran jika sesama anak bangsa masih membeda-bedakan suku dan agama.

Liputan6.com, Batam - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menegaskan ada empat konsensus dasar yang menjadi kesepakatan berbangsa dan bernegara sejak 71 tahun. Konsensus itu terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Dengan konsensus itu, kita sepakat siapa pun kita, dari mana pun kita berasal, apapun agamanya, kita di republik ini punya hak dan tanggung jawab yang sama," ucap Ketua MPR Zulkifli Hasan saat menghadiri HUT Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di Swisbell Hotel Batam, Kepulauan Riau, Jumat, 21 Oktober 2016.

Ia mengingatkan suatu kemunduran jika sesama anak bangsa masih membeda-bedakan suku dan agama. Zulkifli menyatakan, siapa pun boleh menjadi apa pun di Indonesia.

Karena itu, ia mengimbau seluruh warga negara bersikap kompak dan sama-sama memajukan pembangunan. Apalagi, kepercayaan terhadap pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla atau Jokowi-JK sedang sangat tinggi.

"Indikasinya adalah keberhasilan tax amnesty yang tinggi, melampaui perkiraan berbagai kalangan," ujar Zulkifli.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak warga keturunan Tionghoa di Indonesia untuk berinvestasi di berbagai bidang. Ia juga mengimbau agar warga keturunan Tionghoa di ASEAN yang juga hadir dalam kesempatan itu untuk bermitra dengan masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan kesempatan berusaha di berbagai bidang, seperti infrastruktur, energi dan pertanian.

"Pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten membuka luas investasi bagi negara-negara sahabat. Keinginan sudah luar biasa, tapi mohon dimaklumi kalau masih ada hambatan di sana-sini. Maklum, kita baru 18 tahun reformasi," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Zulkifli juga menyampaikan bahwa suku dan agama apa pun yang ada di Indonesia adalah keluarga. Karena itu, semua warga negara semestinya memiliki hak, tanggung jawab, dan kewajiban yang sama.

"Saya punya orangtua angkat orang Tionghoa. Saya tinggal 3,5 tahun sebelum merantau ke Jakarta. Jadi, apa pun suku dan agama kita, kita keluarga," tutur Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Secretary General ACCC (ASEAN Chinese Clans Conference) Huang Han Lang menyatakan seiring dengan perkembangan ekonomi yang cukup besar di Tiongkok, ia yakin negara-negara ASEAN bisa menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia.

Hal itu bisa terwujud jika antarnegara di ASEAN bisa bertukar pikiran dan bekerja sama tidak hanya dari segi budaya tapi juga ekonomi.

"Dan memang kesetaraan hak dan kewajiban warga negara itu harus dimiliki oleh setiap negara di ASEAN," kata Huang.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini