Sukses

Presiden Jokowi: Kabinet Sekarang Cukup Solid dan Jauh Lebih Baik

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla atau Jokowi-JK genap berusia dua tahun pada Kamis, 20 Oktober 2016. Beberapa gebrakan politik, ekonomi, hingga hukum pun mewarnai perjalanan pemerintahan Jokowi-JK.

Kendati baru dua tahun memimpin Republik ini, langkah Jokowi terbilang cepat dan taktis. Sebagian gebrakan bahkan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ilustrasi Jokowi-JK (Liputan6.com/M.Iqbal)

Mulai dari merangkul kalangan oposisi, reshuffle atau merombak kabinet, megaproyek dan pemerataan pembangunan, memangkas kebijakan dan birokrasi perizinan, serta mengumpulkan dana melalui tax amnesty atau pengampunan pajak. Hingga yang terbaru dari pemerintahan Jokowi adalah pemberantasan praktik pungutan liar atau pungli.

Program pengampunan pajak, misalnya. Boleh dibilang tax amnesty berlangsung sukses, bahkan spektakuler. Hingga Kamis pagi, 20 Oktober 2016, total deklarasi mencapai Rp 3.775 triliun dengan total tebusan Rp 97,3 triliun. Padahal, ini baru periode pertama dari tiga bulan pertama dan masih ada dua periode lagi hingga 31 Maret 2017.

"(Tax amnesty) Sebenarnya membangun kepercayaan, membangun thrust dari masyarakat, membangun kepercayaan dari dunia usaha, bahwa apa yang mereka bayar di kantor pajak itu akan dipergunakan untuk pembangunan. Kepercayaan itu yang saya lihat muncul, sehingga semuanya berbondong-bondong membayar pajak," ucap Presiden Jokowi dalam wawancara khusus Liputan 6 SCTV bertajuk "2 Tahun Kerja" di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Oktober 2016.

Sejumlah orang menunggu untuk mengikuti program tax amnesty di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (30/9). Hari terakhir ‎program tax amnesty banyak masyarakat memadati kantor pajak. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

1 dari 3 halaman

Penyelamat Pertumbuhan Ekonomi

Sukses pemerintahan pun bisa diukur dari faktor perekonomian. Lihat saja pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sebesar 5,18 persen di kuartal kedua tahun ini. Pertumbuhan ini ditopang oleh belasan paket kebijakan ekonomi.

"Kita (pemerintah) mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi. Jangan keliru, kalau ini tidak kita keluarkan, bisa-bisa pertumbuhan ekonomi kita akan turun, sehingga dicegah dengan paket kebijakan ekonomi. Yang paket satu sampai 13 sudah kita keluarkan," ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo ini memaparkan, kuartal pertama tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,92 persen dan menjadi 5,18 persen pada kuartal kedua.

"Naik, meskipun sedikit harus naik. Karena apa, sekarang ini kondisi global economy, ekonomi dunia, semuanya hampir semua negara, semuanya mengalami tren menurun. Ada yang turun setengah persen, satu persen, ada yang dua persen. Tapi, kita alhamdulillah bisa naik meskipun kecil. Tapi naik itu sangat penting," Jokowi menekankan.

Ilustrasi pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memang harus ditunjang dengan infrastruktur yang baik. Dan pemerintah pun terus membangun, mulai dari bendungan hingga jalan tol. "Mobilitas itu perlu. Mobilitas barang, mobilitas orang, sehingga infrastruktur itu harus dibangun," Jokowi menjelaskan.

Utang LN Relatif Kecil

Menyoal utang luar negeri (LN) Indonesia, Jokowi membeberkan sejak tahun 2014 sudah sebesar Rp 2.609 triliun. "Itu 2014 akhir, artinya setelah pelantikan (presiden). Bunga, bunga utang itu saja satu tahun bisa Rp 180 triliun sampai Rp 190 triliun."

Dari hasil riset HSBC menyebutkan, Singapura menjadi negara dengan tingkat utang tertinggi, yaitu mencapai 450 persen terhadap PDB.

Artinya, tanpa ada pinjaman baru pun tambahan utang LN sudah mencapai angka Rp 400 triliun. "Bunganya saja, sehingga angkanya sekarang sudah mencapai Rp 3.000 triliun lebih," ia memaparkan.

Hanya saja, menurut Jokowi, utang LN Indonesia relatif lebih kecil dibandingkan negara-negara lain.

"Kita masih 26-27 (persen) dari produk domestik bruto (PDB) kita. Itu relatif kecil, tapi apa pun pinjaman, utang itu harus masuk ke sektor-sektor produktif. Harusnya masuk ke bidang-bidang yang memberikan revenue (pendapatan) kepada negara. Jangan sampai kita utang misalnya untuk hal yang konsumtif," kata Jokowi.

2 dari 3 halaman

Kriteria Menteri Ideal

Selain faktor ekonomi, kesuksesan pemerintah harus ditunjang oleh para menteri. Selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK sudah dua kali terjadi reshuffle atau perombakan kabinet. Jokowi memang punya kriteria tersendiri untuk para pembantunya di Kabinet Kerja.

"Kalau saya senang menteri yang tangguh, berani memutuskan, kemudian memiliki manajerial yang baik, dan betul-betul menguasai persoalan dan lapangan. Ini yang paling penting. Dan saya kira (Kabinet Kerja) yang sekarang cukup solid dan jauh lebih baik," Jokowi menuturkan.

Jokowi meluruskan asumsi beberapa kalangan yang menilai reshuffle sebagai celah bagi partai politik untuk masuk.

Barisan Menteri Kabinet Kerja memberikan ucapan selamat setelah acara pelantikan Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM baru dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

"Yang paling penting tidak mengurangi jumlah (menteri) profesional. Ya, apa pun dalam rangka konsolidasi politik itu, kita mengajak partai-partai untuk bergabung," ia menerangkan.

Hal terpenting menurut Presiden Jokowi, sekalipun dari partai, sang menteri yang diangkat adalah profesional, mempunyai kompetensi, memiliki kemampuan manajerial, dan menguasai masalah pada bidangnya.

Reformasi Hukum

Tak ada gading yang tak retak. Beberapa pencapaian pemerintahan Jokowi-JK itu belum serta-merta menyelesaikan berbagai masalah bangsa. Masih banyak pejabat negara baik di pusat maupun daerah yang terjerat kasus korupsi.

"Sebentar lagi akan keluar reformasi bidang hukum, itu namanya revitalisasi bidang hukum atau reformasi, Ini masih disiapkan. Tapi yang paling penting di situ ada reformasi di kelembagaan. Jadi ada peta jalannya nanti," Jokowi mengungkapkan.

"Dan pada akhirnya yang kita harapkan nanti ada sebuah kepercayaan dari masyarakat terhadap hukum kita," ia menambahkan.

Pemberantasan korupsi pun akan menjadi perhatian serius pemerintah. "Reformasi bidang hukum nanti termasuk di dalamnya adalah pemberantasan korupsi," Jokowi memungkasi.

Lalu, bagaimana mengenai realisasi tol laut? Bagaimana pula solusi pemerintah mengenai sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu? Simak selengkapnya wawancara khusus dengan Presiden Jokowi yang dipandu Beverly Gunawan berikut ini.

 

Artikel Selanjutnya
Jokowi: Tantangan RI ke Depan Tidak Ringan
Artikel Selanjutnya
Jokowi Tak Ingin Ada Rakyat yang Merasa Jadi Kelas Dua atau Tiga