Komisi II DPR: Data Situation Room Harus Terjamin, Jangan Bocor

Liputan6.com, Jakarta - - Rombongan anggota Komisi II DPR mendatangi Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Kedatangan mereka ingin menanyakan keseriusan pemerintah membangun Situation Room sebagai wadah koordinasi lintas kementerian/lembaga.

Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy mengatakan, dua tahun belakangan ini KSP terus mempresentasikan pembangunan Situation Room. Situation Room ini nantinya dapat memantau semua pergerakan dari Sabang sampai Merauke sehingga Presiden bisa dengan cepat memberi masukan dan perintah.

"Kami melihat ini harus dioptimalkan dari sisi anggaran 2017 supaya Situation Room ini bisa menggambarkan kebesaran negara kesatuan RI. Harus disupport oleh anggaran yang besar," kata Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/10/2016).

Lukman mengingatkan soal keamanan Situation Room. Fungsinya sebagai koordinasi seluruh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah tentu sangat rentan disusupi. Karena itu, kerahasiaan data menjadi elemen penting dalam pembangunan Situation Room ini.

"Kerahasiaannya, keamanannya harus terjamin. Servernya harus terjamin keamanannya. Harus terjamin sehingga informasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu kita tidak ingin menemukan misalnya tiga bulan, satu tahun atau dua tahun ke depan itu dibocorkan oleh Wikileaks, gitu ya misalnya. Ini yang kita ingatkan. Sehingga catatan-catatan kami tadi mohon diperhatikan KSP dalam mengelola Situation Room," kata Lukman.

Respons Cepat Pengaduan
    
Lukman Edy mengatakan, kemajuan teknologi harus menjadi yang utama dalam membangun Situation Room. Yang pasti, harus lebih canggih dan lebih besar dibanding ruang fungsi serupa lembaga lainnya.

"Di samping soal keamanannya, termasuk keamanan jalur komunikasi Presiden dengan kementerian/lembaga dan dengan daerah, kita juga mengingatkan soal pengaduan-pengaduan masyarakat melalui aplikasi lapor. Jangan sampai aplikasi lapor ini dibuat sedemikian rupa kemudian ternyata tidak ada tindak lanjut dari laporan masyarakat," kata Lukman.

Dia mengungkapkan, Kantor Staf Kepresidenan sempat melaporkan adanya beberapa respons cepat dari pemerintah terkait pengaduan masyarakat. Salah satunya soal pengurusan sertifikat tanah.

"Mudah-mudahan dengan pertemuan ini, catatan Komisi II, ini bisa diperbaiki tindaklanjut laporan masyarakat. Termasuk pengunjungnya, pen-download kita harapkan lebih banyak lagi," jelas dia.

Lukman mengatakan, setelah kunjungan ini, paling tidak ada dua catatan yang harus diperhatikan KSP dalam melanjutkan pembangunan Situation Room. Utamanya masalah konflik lahan dan pilkada.

"Pertama, Situation Room coba memprioritaskan konflik lahan. Karena catatan Komisi II, konflik lahan sangat membahayakan yang bisa menyebabkan konflik horizontal di masa yang akan datang."

"Kedua, kita memberikan kepada Situation Room bahwa tensi konflik Pilkada di Aceh dan Papua. Supaya itu dipantau dan diantisipasi dari awal kemungkinan potensi konfliknya. Khususnya Aceh," pungkas Lukman.