DPR-Menkeu-KPK-BPK-Kepala Bappenas Rembuk soal Penyerapan APBN

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Ade Komarudin menggelar rapat pimpinan dengan mengundang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, anggota II BPK RI Agus Joko Pramono, Ketua Komisi VII DPR Mulyadi, serta Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng.

"Kita tadi membahas menyangkut komitmen bersama untuk agar ada clean good governance dalam pembahasan terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ada beberapa catatan penting di dalam rapat tersebut, dan karena ini rapat konsultasi dan bukan mengambil kesimpulan," ungkap pria yang karib Akom ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Dia mengatakan, tidak bisa mengambil kesimpulan seperti dalam rapat dengar pendapat (RDP), sehingga cuma memberikan catatan disepakati bersama. Catatan itu, kata Akom, tidak ada yang komplain dari semua peserta rapat.

"Pertama, DPR dan pemerintah yang sama dengan pembahasan APBN secara prosedural yang sudah ada dasar hukumnya mulai dari perencanaan di lingkungan pemerintah sampai dengan pembahasan di lingkungan DPR. Demikian rapat konsultasi yang tadi dilaksanakan, dapat menjadi media untuk membicarakan hal-hal penting berkaitan dengan APBN tersebut," papar Akom.

Kedua, lanjut dia, DPR dan pemerintah sama-sama bertujuan untuk menciptakan clean governance dan good governance dalam proses penetapan dan pelaksanaan APBN. DPR juga meminta pemerintah betul-betul melaksanakan anggaran ini dilakukan dengan menerapkan money follow program.

"Ketiga, segala permasalahan dalam pelaksanaan APBN atau bila terjadi mismatch dalam transfer daerah harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan restrukturisasi atau penyesuaian, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal dan tidak menimbulkan ada grey area, semuanya harus serba jelas," ujar dia.

Lalu yang keempat, lanjut Akom, DPR menghargai pandangan pemerintah soal pelaksanaan fungsi DPR sebagai agresi demi kepentingan rakyat terutama di daerah pemilihan (dapil). Oleh sebab itu, DPR mengharapkan pemerintah dapat mengakomodasi usulan anggota DPR terkait pembangunan dapil sesuai janji saat anggota dilantik.

"Lima, DPR apresiasi kerja-kerja KPK yang dorong transparansi dalam keuangan negara. DPR minta pemerintah tingkatkan peran Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) dan menjadikannya lebih independen dalam bekerja," terang Akom.

"Terakhir, DPR memandang perlu diadakan konsultasi lanjutan menyangkut hal seperti ini bersama pemerintah," jelas politikus Partai Golkar ini.