Mendadak 'Demam' e-KTP

Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Arif Zudan Fakrulloh mengungkap ada sanksi administrasi yang diterima masyarakat bila tak segera membuat e-KTP. Sanksi administrasi dalam bentuk penonaktifan KTP ini akan membuat penduduk tidak mendapatkan pelayanan publik.

Contohnya, BPJS, itu kan basisnya Nomor Induk Kependudukan (NIK), kemudian membuka kartu perdana itu basisnya NIK. Jika NIK tidak muncul, maka hak dia sebagai penduduk Indonesia tidak akan bisa dipenuhi," kata Zudan di Jakarta seperti dikutip dari laman setkab.go.id, Selasa (23/8/2016).

Ia menambahkan, contoh lain dari pelayanan publik yang tak bisa didapatkan bila tak membuat e-KTP yaitu layanan perbankan, layanan kepolisian, layanan kesehatan, layanan izin mendirikan bangunan, surat izin perkapalan, dan lain-lain.

Zudan juga menegaskan, data penduduk ini harus tunggal tidak boleh ganda. Berdasarkan pantauan yang ada, masih terdapat banyak warga Indonesia yang menggunakan lebih dari tiga KTP. Bagi masyarakat yang datanya sudah dinonaktifkan, jelas dia, bisa langsung mengurus ke Dinas Dukcapil setempat.

"Untuk masyarakat nanti yang datanya sudah dinonaktifkan bisa langsung datang ke Dinas Dukcapil, bukan kecamatan dan bukan juga kelurahan, karena kecamatan dan kelurahan hanya bisa membaca bukan mengakses," Zudan menegaskan.

Terhambat Blanko

Tak hanya masalah di SDM, lambatnya pembuatan e-KTP juga disebabkan tidak tersedianya blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) disejumlah daerah. Seperti yang terjadi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Dinas Dukcapil setempat terpaksa menghentikan pencetakan karena blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) kosong.

Kadis Dukcapil Brebes, Asmuni, mengatakan blangko e-KTP akan diambil ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat untuk mengatasi kekosongan.

"Setiap minggu, saya terus bolak balik ke Jakarta ambil blanko KTP-el. Per hari Rabu ini di sini blangko kosong. Tapi, dalam waktu dekat ini, akan segera datang 6.000 blangko," ucap Asmuni kepada Liputan6.com di Brebes, Jateng, Rabu, 23 Agustus 2016.

Asmuni mengaku daftar tunggu cetak e-KTP atau KTP-el sudah terjadi sejak Mei lalu. Hingga 31 Juli kemarin, lanjut dia, daftar tunggu pencetakan KTP-el sudah sampai sekitar 42 ribuan. Meski begitu, pihaknya masih melayani perekaman identitas.

"Mulai per 1 Agustus sampai sekarang sudah di angka 10 ribuan. Memang segera datang 6.000 blangko. Tapi kan jumlah itu masih kurang dari kebutuhan," ucap dia.

Tak hanya di Brebes, kekosongan Blanko juga terjadi di Kabupaten Purwakarta. Ini mengakibatkan sebanyak  24.656 warga Purwakarta yang telah merekam data belum mendapat e-KTP. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi pun mendesak agar Presiden Jokowi segera mengambil tindakan dengan mengeluarkan Keppres yang mengatur pencetakan dan pendistribusian e-KTP.

Dedi mengatakan pengadaan blanko tidak perlu tersentralisasi di pusat, tapi bisa tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan merujuk standardisasi nasional. Jika terus menerus menunggu dari pusat, kata Dedi, proses e-KTP akan semakin lama karena blanko terus menerus habis.

"Nanti dibuat pengadaannya merata merujuk pada kebutuhan kota atau kabupaten. Nanti sifatnya bisa digabung per daerah seperti Purwakarta-Subang-Karawang atau per satu kabupaten/kota bisa melakukan pengadaannya sendiri sesuai kebutuhan," kata Dedi di Purwakarta, Rabu, 24 Agustus 2016.

Bantahan Mendagri

Adanya kekosongan Blanko dibantah oleh Menteri  Tjahjo Kumolo, ia menjamin ketersediaan blanko e-KTP cukup untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Yang terpenting, seluruh warga sudah melakukan perekaman data sebelum 30 September 2016.

"Saya kira blanko cukup. Kita masih ada stok 4,5 juta ada kok," kata Tjahjo di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Hanya, yang sedang diantisipasi oleh Kemendagri adalah penumpukan blanko di berbagai daerah. Bisa saja, Kemendagri menyerahkan 1 juta blanko e-KTP ke daerah tertentu. Tapi, mereka juga tidak bisa menggunakan secara maksimal.

"Kami enggak mau kalau satu daerah bilang minta 1.000, lalu kami kasih tapi tidak proaktif untuk habiskan 1.000. Butuh berapa? 10 ya kirim 10, jangan ditumpuk di daerah. Di daerah pun kami ambil karena kamu juga enggak habis, tidak jemput bola. Kami ambil lagi, serahkan ke yang lain," jelas Tjahjo.

Batas waktu kepada warga untuk merekam data e-KTP hingga 30 September 2016 membuat warga heboh. Keputusan ini membuat masyarakat bergegas mengurus perekaman data karena khawatir tak bisa lagi membuat e-KTP jika melewati batas waktu.

Sebelum kehebohan  dan kepanikan warga berlanjut, Menteri Tjahjo mengklarifikasi bahwa batas waktu yang diberikan pemerintah kepada warga hanya untuk uji coba.

Pemberian batas waktu ini dilakukan agar masyarakat bergegas melakukan perekaman data.

"Deadline 30 September itu kan hanya percobaan saja, karena ini amanat undang-undang. Kalau kita konsisten dengan amanat undang-undang tahun 2015 harusnya kan masih tambah 1 tahun. Sehingga bisa menggerakkan orang untuk datang," jelas Tjahjo di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Pengurusan e-KTP di berbagai kantor pemerintahan sebenarnya dilakukan setiap hari. Mereka yang baru menikah, pindah alamat, atau baru 17 tahun tentu mengurus KTP. Hanya saja, animo masyarakat untuk datang langsung merekam data sangat minim.

"Yang di kota saja enggak mau datang ke kecamatan. Untuk rekam data saja masih 20 juta lho (yang belum rekam)," jelas Tjahjo.

Ia memastikan, batas waktu yang diberikan pemerintah tidak serta-merta bersifat final. Hal ini untuk menggugah kembali kesadaran masyarakat terkait kepemilikan NIK. Nomor induk ini hanya bisa didapat setelah merekam data di sentra pelayanan publik milik pemerintah.

"Niatnya mengajak masyarakat untuk ayo dong meluangkan waktu untuk ini. Ini kan penting," tambah Tjahjo.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan itu mengatakan, pemerintah ingin seluruh masyarakat memiliki nomor induk kependudukan. Kepemilikikan NIK ini juga akan memudahkan warga dalam mengurus administrasi lainnya. "Kita inginkan nomor induk sudah dimiliki satu orang. Jadi besok tidak bawa macam-macam kartu, cukup 1 saja," kata Tjahjo.

Pemerintah sengaja menetapkan 30 September 2016 sebagai batas waktu perekaman data e-KTP. Sehingga akhir 2017 sudah selesai. "Kita bertahaplah. Target kami akhir 2017 selesai," lanjut dia.

Tak hanya itu, NIK yang ada pada e-KTP juga menjadi basis data dalam pemilihan umum 2019. Seperti diketahui, pemilu 2019 direncanakan dilakukan serentak baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden.

"Untuk kepentingan politik e-voting, untuk kepentingan lain dari SIM dari apa cukup ajukan itu. Kalau e-voting cukup masukkan alat, selesai," Tjahjo menandaskan.