Sukses

Ada Ahok di Antara Ruhut dan Demokrat

Liputan6.com, Jakarta - Ruhut Sitompul diberhentikan dari posisinya sebagai Juru Bicara Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menempatkannya sebagai Ketua Departemen bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, partainya memecat Ruhut Sitompul karena dia kerap menyatakan dukungannya kepada calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Yang dinonaktifkan (Ruhut) itu adalah posisi sebagai koordinator juru bicara, karena ada sesuatu hal yang disampaikan Pak Ruhut bahwa secara pribadi mendukung Ahok. Kita ketahui Demokrat belum memutuskan apa-apa, sehingga khawatir seolah-olah yang disampaikan Pak Ruhut itu sikap Demokrat," ungkap Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 23 Agustus 2016.

Agus menegaskan, sampai saat ini Partai Demokrat belum memutuskan sikap soal Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Sekarang kami sampaikan PD itu penentuan gubernur itu yang menentukan majelis tinggi. Majelis tinggi memilih melaksanakan pemantauan survei sehingga ditetapkan. Karena jabatan sebagian koordinator jubir sehingga publik takut menerima informasi yang bias," papar Agus.

SBY disambut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto saat tiba di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (11/12/2014). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari mengatakan, partainya sudah bolak-balik memberikan peringatan tertulis terhadap Ruhut Sitompul. Namun, peringatan itu tak diindahkan oleh Ruhut hingga berujung pemecatan sebagai juru bicara.

"Sudah ada surat SP1, 2, 3. Jadi tidak ujug-ujug diputuskan (memecat Ruhut) oleh ketum," kata Imelda kepada Liputan6.com.

Imelda menegaskan, selain selalu mengatasnamakan Partai Demokrat atas opini pribadinya terkait dukungan kepada Ahok, ada masalah lain yang membuat Ruhut dicopot dari posisi juru bicara.

"Persoalan Ruhut mendukung Ahok tidak masalah. Tetapi tidak boleh mengatasnamakan juru bicara Partai Demokrat," kata Imelda.

Selain itu, banyak laporan yang dikirim ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR juga masuk ke partai. Salah satunya, pernyataan Ruhut dalam rapat antara Komisi Hukum DPR dengan Polri pada 20 April 2016.

"Kan ada beberapa laporan, kita belum bisa menjelaskan, tapi yang bersangkutan sudah beberapa kali mendapat peringatan tertulis," lanjut dia.

Dalam rapat dengan Polri, Ruhut menganggap apa yang dilakukan Detasemen Khusus Antiteror 88 dalam kasus tewasnya terduga teroris Siyono tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). "Saya kecam yang katakan Densus melanggar HAM. HAM apa? Hak asasi monyet?" ucap Ruhut saat itu.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Ahok Ucapkan Terima Kasih

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berterima kasih kepada Ruhut Sitompul atas dukungannya di Pilkada DKI Jakarta. Karena dukungan itu, Ruhut kini dipecat sebagai juru bicara Partai Demokrat.

"Kalau sampai begitu saya berterima kasih pada Bang Ruhut yang rela berkorban dikeluarin," ujar Ahok di RPTRA Cibesel, Jakarta Timur, Selasa 23 Agustus 2016.

Meski demikian, calon gubernur DKI petahana itu tidak mengetahui apa alasan Partai Demokrat memecat Ruhut, apakah karena mendukung dirinya atau hal lain. "Saya enggak tahu," pungkas Ahok.

Menanggapi ucapan Ahok tersebut, Ruhut juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta itu, karena telah membuat Ibu Kota semakin baik dari sisi birokrasi.

"Aku juga terima kasih buat Pak Ahok. Kenapa aku dukung dia, dia sebagai tokoh pembaru, aku melihat Ahoknya bukan yang lain. Saya ingin Jakarta lebih banyak perubahan dan sudah dibuktikan dan sudah dirasakan seluruh masyarakat Jakarta," ujar Ruhut.

Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, semua kandidat calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017 hanyalah menjual wacana kepada masyarakat Ibu Kota. Berbeda dengan Ahok yang telah berbuat untuk perubahan Jakarta.

"Kalian semua wacana, kalau Ahok sudah berbuat dengan membangun Jakarta. Baik dari sisi keamanan, KTP dan macam-macam dikerjakan dengan baik seperti pelayanan kemasyarakatan," ujar dia.

Meski harus dipecat dari posisi juru bicara partai, Ruhut memastikan akan tetap mendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017. Padahal, Demokrat bersama enam parpol lainnya tergabung dalam Koalisi Kekeluargaan dan tengah mencari tokoh untuk melawan Ahok.

"Karena aku ini buka tipe orang abu-abu, kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih. Tetap dukung Ahok," Ruhut menegaskan.

1 dari 2 halaman

Juru Bicara Dipegang SBY

Ruhut Sitompul mengaku telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat SBY.

"Bapak minta ketemu di satu tempat, SBY sangat berhitung semua. Kita ngobrol mengenai partai ke depan," ungkap Ruhut di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin 22 Agustus 2016.

Dalam pertemuan itu, SBY menyampaikan surat untuk dibacakan Ruhut kepada pers terkait kabar pemberhentiannya sebagai jubir Demokrat yang simpang siur.

"Ketemu dengan bapak. Sampaikan salam hormat sahabat pers. Kabarnya simpang siur karena saya dukung Pak Jokowi dan Ahok, itu enggak ada, karena mungkin kasih sayang bapak terlalu tinggi sama aku," ujar Ruhut.

Dia mengatakan, SBY juga memberikan sejumlah tugas untuknya. Salah satunya tetap aktif dan kritis di Komisi III DPR terutama dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan komunikatif dengan Ketua Fraksi Partai Demokrat.

Selain itu, menyangkut isu politik sangat sensitif dan berkaitan dengan Partai Demokrat harus lebih memahami posisi Partai Demokrat dan lebih aktif.

Ruhut juga menyatakan tim juru bicara akan dipimpin langsung oleh SBY. Hal-hal yang menyangkut internal Partai Demokrat kini bisa langsung dikonfirmasi ke SBY maupun Sekjen Partai Demokrat dan tidak kepada dirinya.

"Jika ingin ada yang ingin dikonfirmasikan, agar langsung hubungi ketum, sekjen dan ketua fraksi. Bapak terangkan, kalau ada apa-apa langsung telepon beliau, sekjen atau ketua fraksi," kata Ruhut.

Ruhut Sitompul (Liputan6.com/Helmi Afandi)

 

Ruhut Sitompul menduga pemecatan dirinya sebagai juru bicara Partai Demokrat karena tak membela tersangka kasus korupsi I Putu Sudiartana. Ruhut mengaku yang paling keras menanggapi operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Putu.

"Saya orang hukum. Kami punya pakta integritas waktu Putu tertangkap tangan, saya paling keras. Saya nggak ngertilah," kata Ruhut.

Meski demikian, Ruhut mengaku tidak marah sama sekali dengan keputusan tersebut. Sebaliknya, dia juga berharap SBY tidak marah kepadanya yang dianggap sering berseberangan menyampaikan pendapatnya ke publik.

"Tidak ada masalah, SBY sayang sama aku," kata Ruhut. Ruhut juga mengaku tidak dendam sama sekali dengan petinggi Demokrat.

"Semua sahabat aku teman-teman Demokrat, tidak ada masalah ya," ucap dia.

Ruhut tak khawatir jika ia dipecat sebagai juru bicara. Sebab saat ini dia masih merangkap tiga jabatan lain di Partai Demokrat.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin kecewa dengan pernyataan Ruhut Sitompul yang mengkaitkan pemecatan dirinya sebagai juru bicara dengan penangkapan kader partai I Putu Sudiartana oleh KPK.

"Saudara Ruhut menimbulkan kesan diberhentikan karena dia membela KPK, ini absurd," kata Amir kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa.

Menurut Amir, pernyataan Ruhut ini tak relevan dengan komitmen Partai Demokrat yang selalu pasang badan pada saat Undang-Undang KPK akan direvisi karena dianggap melemahkan KPK. Bahkan, Dewan Kehormatan Partai Demokrat langsung memecat I Putu Sudiartana setelah ditangkap tangan oleh KPK.

Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) (Liputan6.com/Johan Tallo)

 

Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono meminta agar tidak memperluas masalah pemberhentian Ruhut Sitompul dari posisi juru bicara (Jubir) partai. Sebab hal itu sudah cukup jelas kalau Ruhut tetap menjadi Ketua Departemen bidang Polhukam DPP Partai Demokrat.

"Saya tidak ingin memperlebar urusan Pak Ruhut. Saya pikir teman-teman media sudah mendengar secara langsung. Intinya Pak Ruhut kader demokrat yang selama ini bekerja menjalankan tugas-tugas sebagai kader Partai Demokrat," ungkap pria yang biasa disapa Ibas ini di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Ia menegaskan, sangatlah wajar jika suatu partai memiliki kebijakan dan harus diikuti kadernya tanpa terkecuali. "Wajar di setiap organisasi termasuk partai Demokrat memiliki kebijakan yang harus diikuti oleh seluruh kader dan rotasi apapun apakah itu di partai atau fraksi hal biasa," ujar Ibas.

Video Populer

Foto Populer