Ketua MPR Dukung Penguatan Kelompok Masyarakat Hukum Adat

Liputan6.com, Jakarta Ketua MPR RI Zulkifli Hasan siang ini kedatangan tamu dari DPN Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara (Kermahudatara). Mereka berencana mengadakan seminar tentang masyarakat adat pada 25 Agustus mendatang.

"Ini sangat bernilai strategis karena seminar ini dihadiri perwakilan tokoh-tokoh adat dan masyarakat adat mulai dari Aceh sampai Papua. Tujuan dari seminar nasional ini kami ingin menyampaikan aspirasi, memperoleh gagasan dr peserta seminar terkait pembrdayaan pemerintahan desa adat di dalam konstitusi," ujar Ketua Panitia Seminar Kermahudatara Junian Lumbantobing.

Hal ini disampaikannya saat menyampaikan maksud dari kedatangannya di Ruang Kerja Ketua MPR, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Mereka juga menyampaikan 5 poin utama terkait Resolusi Sosial Adat Budaya Nusantara, yaitu:

1. Mengharapkan Pimpinan MPR RI menerapkan nilai-nilai nawa cita nasional dan nawa cita Presiden RI. Pembelajaran nilai-nilai Pancasila sebagai landasan Nation and Character Building di semua perguruan negeri dan swasta

2. Mendesak Pemerintah RI untuk mengimplementasikan sistem pemerintahan desa adat/kenegerian, dilandasi pemberdayaan sebagai stake holter Kemajuan Ekonomi Desa dan untuk turut berperan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup

3. Mendesak Pemerintah RI untuk melindungi dan mengakui Hak Ulayat Desa/Marga dalam kooridnasi pemkab setempat

4. Mendesak Pemerintah RI untuk menghidupkan Peradilan Desa (bersifat mediasi) karena hukum adat adalah subsistem hukum nasional

5. Mengharap pimpinan MPR menghidupkan kembali GBHN sbg pedoman pelaksanaan Pembangunan Nasional di segala bidang Pembangunan Nasional

Mendengar paparan tersebut, Zulkifli menyebut nilai-nilai luhur ke-Indonesia-an tidak terlepas dari keberagaman budaya. Oleh karena itu sudah sepatutnya budaya harus dijunjung tinggi.

"Indonesia ini terdiri dari beragam budaya. Itulah identitas ke-Indonesia-an kita," terang Zulkifli.

(*)