Sukses


Ketua MPR: Indonesia Memerlukan Haluan Penyelenggaraan Negara

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Tahunan 2016 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2016). Agenda tunggal Sidang Paripurna MPR ini adalah mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo mengenai kinerja lembaga-lembaga negara.

Sekitar pukul 09.00 WIB, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasuki ruang sidang didampingi Pimpinan MPR dan para ketua lembaga negara. Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla berjalan didampingi Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama para wakil ketua Wakil Ketua Mahyudin, E.E. Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman.

Sidang Paripurna MPR ini juga dihadiri Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Keenam, Try Sutrisno, Wakil Presiden Kesebelas Boediono, Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Ketua DPR Ade Komaruddin, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua BPK Harry Azhar Azis, Ketua MA Muhammad Hatta Ali, Ketua MK Prof Dr Arief Hidayat, Ketua Komisi Yudisial Dr. Aidul Fitriciada Azhari, para menteri kabinet kerja, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung, serta duta besar negara sahabat. Sebanyak 445 anggota dari sebanyak 685 anggota MPR menghadiri Sidang Paripurna MPR ini.

Sidang Paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin Ketua MPR Zulkifli Hasan. Berikutnya Zulkifli Hasan membuka Sidang Paripurna MPR Tahun 2016 dengan agenda tunggal pidato Presiden Joko Widodo. Kemudian Ketua MPR menyampaikan sambutan pengantar pada Sidang Paripurna MPR ini.

Mengawali pengantarnya, Zulkifli Hasan mengutip dialog antara Bung Karno dan Bung Hatta pada saat memproklamirkan lahirnya sebuah negara baru: Indonesia.

“Proklamasi itu pendek saja…pernyataan singkat yang tidak menggetarkan perasaaan…pernyataan ini tidak dipahatkan di atas perkamen dari emas. Kalimat-kalimat ini hanya digoreskan pada secarik kertas dari buku tulis anak sekolah. Aku menyobeknya selembar dan dengan tanganku sendiri menuliskan kata-kata proklamasi di atas garis-garis biru itu.”

Kutipan ucapan Bung Karno itu mendapat tepuk tangan dari hadirin. Zulkifli Hasan melanjutkan, “Bung Hatta juga memiliki kisah tentang pembuatan teks proklamasi. Bung Karno meminta Bung Hatta saja yang membuatnya.”Bahasanya saya anggap yang terbaik,” kata Bung Karno. Lalu Bung Hatta menjawab, “Lebih baik Bung menuliskan, saya mendiktekannya.”

Dialog kedua proklamator itu, menurut Ketua MPR, sangat manis untuk dikenang dan syahdu untuk direnungkan. Mereka saling menghormati, dan mengetahui peran serta kelebihan masing-masing. Mereka saling melengkapi menyatu dan bersatu.

"Keduanya menggambarkan dan mewakili suasana kebatinan seluruh rakyat. Tanpa persatuan tak akan lahir Indonesia. Tanpa persatuan tak akan bertahan Indonesia hingga berbilang abad. Tanpa persatuan tak akan ada kemajuan. Tanpa persatuan tak akan ada keadilan dan kemakmuran bersama. Bersatu, bersatu, bersatu, itu yang dibutuhkan dari dulu, kini, esok hari hingga seterusnya", kata Zulkifli menambahkan.

Pada bagian lain, Ketua MPR mengatakan sebagai lembaga penghimpun dan penyerap aspirasi masyarakat, MPR menagkap kuatnya kehendak masyarakat untuk menghidupkan kembali haluan negara. “Dulu kita menamakannya Pembangunan Semesta Berencana dan kemudian Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ini agar kepentingan nasional menjadi lebih terukur, terencana, terwujud dan tidak terhenti hanya pada saat pidato atau kampanye saja,” katanya.

Menurut Zulkifli, MPR meyakini pentingnya haluan negara agar kekuasaan tak diselewengkan oleh selera pribadi dan kelompok serta golongan. Haluan negara menjadi rambu agar negeri ini tak mudah goyah oleh pergulatan global dan asing. Isi dan substansi haluan negara harus menegaskan bahwa sumber daya alam memberi manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Haluan negara menjadi arah dan visi menuju bangsa produktif dan berdaya saing tinggi.

“Kita diamanatkan bahwa kemerdekaan adalah pintu gerbang dan jembatan emas menuju cita-cita proklamasi. Tapi sampai kapan kita berada di gerbang jembatan itu? Kita butuh haluan negara yang menjadi dasar bagi kita bersama untuk mencapai cita-cita itu. Agar kita tak jalan di tempat. Agar kita tak tersesat. Agar kita tak jatuh dari jembatan itu,” jelas Zulkifli Hasan.

“Indonesia memerlukan haluan penyelenggaraan negara yang akan menjadi pedoman dasar (guiding principles) dan arahan dasar (directive principles),” tambahnya.

Zulkfli mengajak segenap elemen bangsa untuk duduk bersama merumuskan haluan negara itu. “Dengan segala kerendahan hati, kami mengajak mari kita duduk bersama untuk merumuskan haluan negara itu. Haluan negara untuk memenuhi janji kebangsaan kita: kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia,” ajaknya.

Sambut Baik Gagasan MPR

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengatakan Indonesia berada pada era persaingan global. Kompetisi antar negara luar biasa keras dan sengit. "Untuk memenangkan kompetisi, untuk menjadi bangsa pemenang, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus kreatif, optimis, dan melakukan terobosan-terobosan untuk mempercepat pembangunan nasional demi meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa," kata presiden.

Tanpa keberanian keluar dari zona nyaman, tambah presiden, kita akan terus dihadang oleh kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial. "Diperlukan langkah-langkah terobosan, kecepatan, dan lembaga-lembaga negara yang kuat dan efektif untuk mengatasi tiga masalah utama tersebut," ujarnya.

Selain itu, lanjut presiden, diperlukan keteguhan dalam menjunjung ideologi bangsa, konstitusi negara, dan nilai-nilai keutamaan bangsa. Dalam kaitan itu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi MPR yang terus memperluas sosialisasi, pengkajian, dan penyerapan aspirasi masyarakat tentang implementasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam pidatonya Presiden Jokowi juga menyambut baik gagasan MPR untuk mengkaji sistem perencanaan pembangunan nasional jangka panjang. “Kita juga menyambut baik gagasan MPR untuk mengkaji sistem perencanaan pembangunan nasional jangka panjang. Dalam era kompetisi sekarang ini, kajian seperti itu kita harapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, berwawasan ke depan, dan berkesinambungan,” harapnya.

Sidang Paripurna MPR dalam rangka Sidang Tahunan 2016 ditutup dengan doa bersama yang dipandu Prof Dr. H. Hamka Haq, MA, anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

(*)

Artikel Selanjutnya
Golkar Solid Pertahankan Setya Novanto Sebagai Ketua Umum
Artikel Selanjutnya
Sekjen Golkar: Kami Hormati Partai Lain Uji UU Pemilu ke MK