Ingin Calon Kepala Daerahnya Bersih, Golkar Konsultasi ke KPK

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya untuk meminta klarifikasi kepada KPK soal sejumlah kader yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Klarifikasi terkait laporan dari masyarakat terhadap kemungkinan-kemungkinan sejumlah kandidat yang telah dan akan ditetapkan oleh DPP Partai Golkar," kata Ali di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/8/2016).

Dia tak menampik sejumlah kandidat calon kepala daerah dari Golkar, dilaporkan ke penegak hukum terkait dugaan korupsi. Baik calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati, dan calon wali  kota/wakil wali kota.

Karena itu, dia ingin KPK menelisik sejauh mana 'kebersihan' para kandidat calon kepala daerah tersebut. Terutama di wilayah Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

Menurut dia, hasil penelusuran KPK ini akan menjadi bahan pertimbangan partai untuk melanjutkan pencalonan atau membatalkan dalam Pilkada Serentak 2017.

"Sangat mempengaruhi. Jadi itu, perintah dari atas, kami tidak segan-segan untuk membatalkan, pembatalan semua bakal calon yang ditetapkan oleh Partai Golkar (jika ditemukan indikasi korupsi)," kata Ali.

Dia pun membeberkan sejumlah kasus yang menjadi laporan masyarakat. Satu di antaranya terkait dugaan penyelewengan dana APBN.

"Misalnya ada yang dilaporkan karena penyalahgunaan APBN atau APBD," ujar dia.

Golkar, lanjut dia, tak ingin para kandidat calon itu terpilih menjadi kepala daerah, namun selang beberapa waktu kemudian ditangkap KPK lantaran diduga melakukan korupsi sebagaimana laporan dari masyarakat. Hal itu yang ingin dihindari, sehingga pihaknya meminta klarifikasi dari KPK

"Kami tidak mau setelah ditetapkan atau terpilih jadi bupati misalnya, sebulan kemudian ditahan oleh KPK," ucap Ali.