Menteri Muhadjir: Jokowi Ingin Pengembangan SMK Jadi Prioritas

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menunjuk mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Muhadjir Effendy sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Usai dilantik, Muhadjir mengatakan akan langsung bekerja melanjutkan berbagai program yang dilaksanakan pendahulunya, Anies Baswedan.

"Tentu sudah banyak langkah-langkah dan banyak yang sudah dilakukan oleh pejabat sebelumnya. Saya berkomitmen melaksanakan semua yang memang sesuai dengan program yang dijalankan Presiden," ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/7/2016).

Ia mengatakan, saat menyampaikan arahan kepada seluruh jajaran menteri yang baru dilantik, Jokowi menekankan agar kementerian yang ia pimpin fokus pada dua prioritas program yang telah dicanangkan pemerintah, yaitu masalah pemerataan dan ketenagakerjaan.

"Dua itu Presiden sudah menyampaikan amanahnya untuk di break down," kata Muhadjir.

Untuk sektor pendidikan, Muhadjir mengatakan, program pemerataan akan diimplementasikan dalam bentuk penyebaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan program bantuan pembiayaan pendidikan bagi warga miskin.

"Beliau pesan supaya dikawal betul mengenai sasaran. Dan apa yang sudah dialokasikan itu betul-betul terserap, karena itu memang dalam upaya kita untuk meningkatkan pemerataan sektor pendidikan," kata Muhadjir.

Kemudian, soal ketenagakerjaan, menurut Muhadjir, Jokowi menginginkan agar diberikan penanaman program terkait masalah pendidikan vokasi, baik yang berada di dalam lingkup pendidikan nonformal dan berbagai macam keterampilan yang ditawarkan oleh pendidikan kejuruan.

"Yang kedua, break down dari masalah ketenagakerjaan, karena sektor pendidikan itu adalah wilayahnya sumber daya manusia (SDM), maka Pak Presiden meminta supaya nanti akan ada spesialisasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar," kata pria pemegang gelar profesor ini.

"Selama ini SMK dianggap terlalu generik, sehingga keterampilan yang sangat spesifik dalam unit-unit satuan keterampilan itu tidak tercermin dalam pendidikan kita," lanjut Muhadjir.

Jokowi juga berpesan kepadanya agar kementeriannya menjalin kerja sama dengan negara-negara yang maju di dalam pendidikan vokasi.

"Kalau perlu menyarankan kita mengundang tenaga pendidiknya, tenaga pelatihnya. Untuk kita manfaatkan, kita gunakan untuk meningkatkan pendidikan vokasi di Indonesia," Muhadjir menandaskan.