Fahri Hamzah Minta Pemerintah Tak Tutup RS Bervaksin Palsu

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah tidak menutup rumah sakit yang membeli dan memberikan vaksin palsu kepada pasiennya. Bila hal itu terjadi malah akan menimbulkan masalah baru.

Menurut dia, jika rumah sakit ditutup maka pemerintah harus membuat pelayanan kesehatan yang baru dan harus memikirkan tenaga medisnya.

"Kalau rumah sakitnya ditutup jangan lupa pemerintah sanggup enggak mengkompensasi pelayanan kesehatan. Membubarkan rumah sakit konsekuensi besar, orang sakitnya mau diapain. Pemerintah (evaluasi diri) dulu, jangan mengorbankan pelayanan publik,"‎ kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/7/2016).

‎Fahri berujar, dirinya mendapatkan laporan dari beberapa dokter yang ia kenal bahwa sebetulnya penjualan dan distribusi vaksin dipegang penuh oleh pemerintah melalui satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan adanya vaksin palsu, ia menilai ada kelalaian pemerintah dalam hal pengawasan.

"Artinya rumah sakit-rumah sakit itu sebetulnya sudah tahu bahwa ini diimpor oleh pemerintah oleh BUMN. Dalam hal ini seharusnya sudah menjadi kesadaran bahwa barang ini tidak sembarangan beredar, tapi kenapa bisa beredar vaksin palsu ini, kenapa bisa masuk sistem yang sebenarnya penjualan vaksin dimonopoli pemerintah," heran dia.

Untuk itu, Fahri mendorong pemerintah dan Komisi IX DPR yang menangani bidang kesehatan bisa lebih serius menangani kasus vaksin palsu yang telah berjalan sekitar 13 tahun tersebut.

"Saya kira kalau pemerintah tidak melakukan investigasi menyeluruh dan terbuka sebaiknya komisi IX bahkan kalau bisa diperluas itu dilakukan semacam investigasi yang lebih serius sebenarnya apa yang sedang terjadi," Fahri Hamzah menandaskan.