Sukses

Jurus Maut Sang Gubernur

Liputan6.com, Jakarta - "Saya tidak ingin bapak ibu terima apapun, dalam bentuk apapun dari siapapun. Tidak ada yang gratis di dunia ini," imbau Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, saat melantik 103 pejabat eselon II hingga IV di Bali Kota Jakarta, Jumat 1 Juli 2016.

"Bapak ibu harus bisa mengira-kira ini maksudnya apa," imbuh pria yang akrab disapa Ahok itu.

Itulah kalimat Ahok yang kerap diwanti-wantikan kepada pejabat di jajaran Pemprov DKI Jakarta, saat pelantikan. Dengan imbauan tesebut, dia berharap pemerintahannya bebas dari korupsi.

Dua minggu lalu atau persisnya 17 Juni 2016, Ahok baru saja merombak jajarannya. Waktu yang tergolong singkat memang, tapi itulah gaya Ahok. Siapa tak becus kerja atau melanggar aturan, dia langsung memacat. Tidak ada kamus basa-basi di mata gubernur berkaca mata itu.

Berbeda, pelantikan pejabat eselon II kali ini hanya satu orang. Yakni Arifin menggantikan Ika Lestari Adji sebagai Kadis Perumahan dan Gedung DKI, setelah dicopot sebelumnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menyatakan, meski belum tentu bersalah, apabila inspektorat DKI menemukan PNS menerima suatu hadiah, maka akan langsung dicopot.  

Ahok tak khawatir kekurangan pejabat. Sebab, DKI saat ini mempunyai banyak stok pejabat yang siap menggantikan pejabat lama yang tidak jujur bekerja.

"Sekarang banyak yang bagus tapi belum ada jabatan. Jadi kalau ada yang enggak benar langsung ganti. Karena urus Jakarta itu enggak susah, yang susah kalau kamu terima suap," tegas Ahok.

Menurut dia, meski tidak korupsi APBD, namun dengan menerima suap atau memanfaakan jabatannya, sikap tersebut dimaknai sebagai pengecut.

"Kalau malakin emang enggak korupsi. Tapi cuma manfaatin jabatan. Yang manfaatkan jabatan itu pengecut, munafik, karena kita orang beragama," Ahok menandaskan.

Ahok mengungkap alasan dia memecet Ika Lestari. Yakni agar Ika lebih fokus menangani kasus pembelian lahan Cengkareng Barat yang ternyata aset DKI sendiri.

"Supaya dia bisa konsentrasi juga. Pasti kan dipanggil-panggil (kepolisian) mulu. Dengan tanggung jawab begitu besar, kalau dipanggil yang kerja siapa? Makanya distafkan dulu," ujar dia.

Menurut Ahok, pemecatan Ika tidak mendadak. Dia sudah berencana mencopot jabatan Ika sejak 17 Juni lalu, bersamaan dengan pemecatan Ratna Dyah dari Kadis Pertamanan.

"Enggak mendadak kok, udah mau diganti dari pelantikan pertama kemarin. Karena waktu itu kita belum ada penggantinya," ujar dia.

Lahan Cengkareng

Ahok. (via: istimewa)

Sebelum itu, Ahok menilai Ika berbuat ceroboh. Karena berdasarkankan temuan BPK pada APBD 2015, Dinas Perumahan membeli lahan aset DKI sendiri di Cengkareng Barat senilai Rp 648 miliar. Hal itulah yang membuat Ahok marah dan mengancam akan mencopot Ika.

Sedangkan, alasan mengangkat Arifin karena sebelumnya bawahannya itu menjabat Wakil Wali Kota Jakarta Pusat. Arifin di mata Ahok adalah pejabat yang bersedia bekerja di lapangan, dan cepat menyelesaikan pembebasan lahan.

"Kita juga mau pengawasan rusun lebih ketat, enggak ada lagi sewa menyewa," tandas dia.

Ahok menduga ada permainan mafia tanah, sehingga DKI kebobolan membeli tanah milik sendiri. Kecurigaan Ahok sudah muncul sejak Januari 2016, saat Ika melaporkan mendapat gratifikasi Rp 9,6 miliar.

Dia meyakini uang yang sudah dilaporkan ke KPK itu bersangkutan dengan pembelian lahan aset DKI seluas 4,6 hektare, yang kini diklaim milik warga bernama Toeti Noezlar Soekarno.

Meski Kepala Bidang Pembangunan Rumah Susun Dinas Perumahan Sukmana yang dicurigai 'bermain' dalam gratifikasi sudah dipecat, Ahok tetap mencurigai Ika selaku kepala dinas yang bertanggung jawab atas kepala bidang di bawahnya.

"Ibu Ika bilangnya, kabidnya ada duit. Bu Ika-nya berlagak ketakutan ini duit bagaimana gitu. Saya sudah bilang, saya sudah marah Januari, saya sudah bilang selidiki. Saya pikir ada yang enggak beres," ujar dia.

Menurut Ahok, saat melaporkan uang Rp 9,6 miliar ke KPK, Ika sempat menawari dirinya, apakah berminat dengan uang gratifikasi.

"Sampai berani mau halus-halus (nyogok), dia (Ika) pikir saya demen duit. Saya sudah bilang aku enggak demen duit. Aku demen ribut," tegas dia.

Sebelumnya, Ahok sempat memperkirakan apa yang ada di pikiran Ika saat melaporkan dan menawari Ahok uang gratifikasi itu.

"Tapi mungkin ada ngomong gini. 'Mungkin Bapak butuh'. Saya bilang ini gila apa," kata Ahok di Balai Kota, Rabu 29 Juni 2016.

Sementara, Ika sebenarnya masih berharap kepada Ahok, agar diberi kesempatan kedua untuk menduduki kursi kepala dinas. Menurut Ika, kasus pembelian lahan Rp 648 miliar itu masih bergulir di pengadilan.

"Saya berharap masih aktif. Diberi kesempatan. Lagi pula ini proses sengketa masih berjalan," ujar dia.

Ika mengaku tidak tahu-menahu soal pembelian lahan seluas 4,6 hektare, yang ternyata milik DKI sendiri. Menurut dia, yang tahu adalah Kabid Pembangunan Rusun Sukmana yang menjadi  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Ahok memang mengakui kekacaun yang terjadi di jajaran Badan Pengelola dan Aset Daerah (BPKAD) DKI. Dia meyakini banyak 'pemain' di badan tersebut.

"Kita kacau memang. Dulu banyak pemain di BPKAD," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu 29 Juni 2016.

Pendapat Ahok diamini wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, yang menyebut manajemen aset di DKI masih kacau.

"Sejak tiga atau empat bulan lalu, sudah kita sampaikan lakukan pendataan aset. Memang sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa manajemen aset kita kacau," kata Djarot.

Menurut Djarot, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI, tidak mau memanfaatkan aset yang sudah ada. Mereka lebih suka membeli aset baru, tanpa menyelidiki dokumen kepemilikan sah atau tidak.

"Kita lebih suka beli-beli baru, sedangkan yang ada tidak kita manfaatkan secara maksimal. Saya geram juga sama BUMD. Bukan cuma soal lahan rusun Cengkareng Barat. Tapi ini bisa melebar ke mana-mana, hingga sampai ke aset BUMD," ucap dia.    

Sebagai solusi mengatasi kacaunya manajemen aset, Pemprov DKI sedang membentuk program baru untuk mencatat aset, yakni e-Asset. Pencatatan aset tak bergerak seperti lahan dan gedung ditargetkan selesai tahun ini melalui e-Asset.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono membantah, pihaknya lalai dalam memanajemen aset DKI.

Menurut Heru, buruknya pencatatan aset merupakan beban warisan pemerintahan terdahulu.
"Itu dulu. Karena BPKAD ini dulu terpisah, ada tiga badan jadi satu," ujar Heru pada kesempatan berbeda.

Selain Ika, pada 17 Juni lalu, Ahok juga mencopot Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Ii Karunia. Namun, Karunia menegaskan, pencopotan dirinya tidak ada hubungannya dengan kemarahan Ahok kepada wartawan beberapa waktu lalu.

"Enggak ada hubungannya. Kinerja saja mungkin," kata dia.

Karunia mengakui dalam melaksanakan tugasnya banyak target yang belum tercapai. Misalnya target pemasangan CCTV. "Paling gampang CCTV‎ saya belum selesai. Target 6.000-an, tapi sekarang teman-teman provider baru kontribusi 3.000," ujar dia.

Sebelum Karunia, Ahok lebih dulu memecat Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Ratna Diah Kurniati. "Saya mulai hari ini sudah diganti," kata Ratna saat dikonfirmasi, Jumat 17 Juni 2016.

Pemecatan Ratna disebut-sebut ujung dari kemarahan Ahok akibat banyaknya makam fiktif dan pungutan liar.

Selain itu, Ahok juga marah karena pembelian lahan Kantor Kedubes Inggris yang berada di dekat Bundaran HI sangat lambat. Padahal, pihak Kedubes sudah bersedia menjual. Bahkan, Ahok sampai ditegur Dubes Inggris menanyakan kepastian pembelian lahan tersebut.

"Makanya kita ini kalau ada yang komisi permainan kenceng. Kalau pakai surat kuasa, kuasa pemilik cepat bayarnya. Tapi kalau balik ke pemilik lamban. Makanya jadi gubernur ngadu otot jantung, siapa paling tahan. Tarik ulur aja tahan-tahanan begitu," ucap Ahok.

Ilmu Silat

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) enggan tagih janji Habiburokhman. (Satria Yudha Baskara/Liputan6.com)

Tak hanya di jajaran eselon, Ahok juga sudah berkali-kali memecat pegawai sekelas staf. Seperti kepala dinas, suku dinas, kepala seksie, lurah, hingga guru sekali pun.

Seperti guru SMP Negeri 3 Manggarai, ER, yang melecehkan muridnya. Perkara memecat staf adalah hobi Ahok sejak menjabat gubernur DKI. Menurut dia bukan hal rumit, apalagi bila PNS-nya berbuat salah seperti pelecehan seksual.

"Saya hampir setiap hari tanda tangan surat pemberhentian PNS atau sanksi tidak ada dapat TKD (tunjangan kinerja daerah)," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin 21 Maret 2016.

"Pelecehan itu kan sudah pelanggaran berat, bisa dipecat dari PNS. Enggak susah kok, saya memang hobi pecat-pecat," tegas dia.

Ahok akan mempercepat proses pemecatan para pegawai dari status mereka sebagai PNS, jika bekerja malas atau melanggar aturan. Sebab, DKI memang tengah mengurangi jumlah PNS.

"Saya kan memang lagi cari alasan pecat-pecatin PNS yang enggak guna," tegas dia.2464181

Menurut Ahok, anggaran belanja DKI paling banyak dialokasikan untuk belanja tidak langsung atau gaji PNS. "Gaji PNS paling rendah saja Rp 13 juta kok dapat sebulan. Aku pecat-pecatin saja (PNS) yang enggak guna."

Pernah Ahok dibuat geram lantaran ada pegawai di jajarannya yang berbuat curang. Dia disebut-sebut PNS di terminal yang menjual lapak.

"Saya baru dapat laporan nih tadi pagi. Ada UPT (Unit Pelaksana Teknis) Terminal main Rp 25 juta dia jual kios," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis 10 Maret 2016.

Mendengar laporan itu, Ahok langsung meminta bawahannya memeriksa kebenaran informasi itu. Bila ada bukti, sang PNS langsung dipecat.

"Terbukti main, pecat. Tiga ilmu silat saya mah pecat, pecat, pecat," tegas dia.

Ahok menyatakan, jual beli ilegal seperti ini memang banyak terjadi di Jakarta. Bahkan, permainan seperti ini sudah ada hingga ke tingkat RT.

Di jajaran kepala suku dinas, Ahok pernah memecat Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Timur. Dia memecat lantaran sudah meminta taman itu diperbaiki dengan baik. Namun, lagi-lagi kasudinnya berkelit dengan alasan tidak ada anggaran.

Bagi dia, tidak ada alasan Jakarta tidak memiliki anggaran. Sekalipun tidak cukup, banyak perusahaan yang mau membantu Pemprov DKI Jakarta merawat taman.

Ahok juga pernah memecat lurah. Seperti dialami Lurah Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Leo Tantino. Dia diduga sengaja memalsukan absen dengan cara meminjam jari petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk absen melalui finger print.

Janji Ahok

Pada tahun 2009, Basuki mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bangka Belitung mewakili Partai Golkar. Ia sukses meraup 119.232 suara dan duduk di Komisi II. (Dok.Liputan6.com)

Awal Januari 2016, Ahok sudah menebar ancaman terhadap bawahannya, terutama lurah, yang tidak becus melayani warga. Mereka bakal dipecat bila tidak mengaspal jalanan kampung di wilayah yang dipimpinnya.

Tak hanya ancaman, Ahok juga menyampaikan janji-janjinya untuk perbaikan Jakarta. Beragam program akan diterapkan pada 2016 agar kehidupan warga DKI semakin sejahtera.

Janji pertama, pelayanan yang lebih baik. Ahok menyampaikan harapan itu saat merayakan pergantian tahun di Ancol, Jakarta Utara.

"Di 2016 ini kita harus lebih baik, menjadi pelayan yang lebih baik lagi, pokoknya semua lebih baik," kata Ahok di atas panggung, sesaat setelah malam pergantian tahun berlangsung, Jumat 1 Januari 2016.

Kedua, angkutan murah. Ahok ingin seluruh bus di bawah naungan PT Transjakarta mengisi seluruh koridor bus. Tak hanya bus Transjakarta reguler, tapi juga bus pengumpan atau feeder yang kini tersedia. Transjakarta feeder yang ada kini juga dirasa masih belum memenuhi kebutuhan.

Ketiga, penghuni rusun naik bus gratis. Ada 5 resolusi Ahok dalam menapaki 2016. Harapan terhadap warga itu terangkum dalam 6 tertib. Yaitu tertib pedagang kaki lima (PKL), tertib sampah, tertib demo, tertib lalu lintas, tertib hunian, tertib pajak pembangunan.

Untuk bidang kesehatan dan pendidikan, Pemprov DKI Jakarta memang sudah memiliki segudang program. Tahun 2016, program-program itu hanya tinggal dijalankan atau dimaksimalkan efektivitasnya.

"Lebih baik konsep pelayanan kesehatannya. 1.250 warga satu dokter bisa jalan tahun depan, targetnya minimal 5.000, minimal di rusun dulu," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis 31 Desember 2015.

"Tahun depan penghuni rusun mulai tidak bayar naik bus, ini mendorong mereka untuk enggak beli motor, jadi tinggal di rusun itu betul-betul kesempatan untuk tumbuh. Saya harap seperti itu sih ya," sambung dia.

Keempat, Ahok memastikan pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Jakarta akan dimulai pada 2016. Pembangunan transportasi massal itu ditandai dengan groundbreaking atau peletakan batu pertama.

Hingga September 2015, Ahok tercatat sudah memecat tak kurang dari 120 PNS dengan berbagai alasan. "Sudah 2.500 lebih PNS didemosi (distafkan) dan yang dipecat 120. Kita mau pecat lagi 30-an, hari ini lagi verbal," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa 15 September 2015.

Menurut Ahok, pemecatan itu merupakan substansi dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Dulu, banyak PNS yang tidak mau memperbaiki kinerjanya karena merasa aman tidak akan dipecat. Karena itu, muncullah pasal pemecatan PNS dalam UU ASN.

4 Komentar

Video Populer

Foto Populer