Sukses

Menlu Retno: Natuna Adalah Wilayah RI

Presiden menegaskan bahwa wilayah Natuna merupakan wilayah Indonesia dan menjadi harga mati bagi negara untuk menjaganya.

Liputan6.com, Natuna - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang didampingi beberapa menteri Kabinet Kerja ‎mengunjungi kepulauan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau dan wilayah perairannya.

Saat berada di wilayah itu, Jokowi sempat memimpin rapat terbatas di KRI Imam Bonjol 383 kurang lebih selama 1,5 jam. Dalam rapat terbatas itu, Presiden mendapat pemaparan dari Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengenai batas wilayah laut Indonesia.

Dari hasil ratas yang disampaikan Retno, Presiden menegaskan bahwa wilayah Natuna merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadi harga mati bagi negara untuk menjaganya.

"Soal Natuna adalah wilayah NKRI," tegas Retno di atas KRI Imam Bonjol‎, Kamis (24/6/2016).

Karena itu, jika hari ini Presiden beserta para menteri berada di wilayah perairan Natuna, tak ada yang harus diributkan karena masih berada di wilayah NKRI.

"Semua harus pegang itu," tambah Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang berada di sebelah Menlu Retno.

Bukan Unjuk Gigi

‎Sebagai bentuk tanggung jawab negara, dikatakan Retno pemerintah akan membangun perekonomian Natuna. Dengan ekonomi wilayah perbatasan yang kuat, maka pertahanan juga akan kuat.

Potensi yang akan dikembangkan yaitu di sektor perikanan dan migas. Wilayah perairan Natuna merupakan salah satu wilayah perairan yang kaya akan hasil laut. Tak hanya itu, potensi migas di Natuna juga menjanjikan.

Luhut menambahkan, kedatangan Presiden ke Natuna tidak diartikan sebagai bentuk unjuk gigi kepada Tiongkok terkait penembakan dan penangkapan kapal Tiongkok oleh TNI AL beberapa waktu lalu.

"‎Presiden kebetulan pertama, belum pernah kemari, Beliau datang kemari dan juga sekalian melihat alutsista kita‎," tutup Luhut.

Pekan lalu KRI Imam Bonjol menembak dan menangkap salah satu dari 12 kapal nelayan Tiongkok yang terbukti melanggar batas ZEE perairan Indonesia‎ dan diduga mencuri ikan.

Terkait tindakan itu, pemerintah Tiongkok memprotes dan mengklaim bahwa para nelayannya melakukan penangkapan ikan di wilayah laut tradisional mereka.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini