Sukses

Menyigi Isi Kantong TemanAhok

Liputan6.com, Jakarta - Kegaduhan baru ini bermula saat anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang mempertanyakan tentang rumor aliran uang Rp 30 miliar dari perusahaan pengembang reklamasi pulau ke relawan TemanAhok. Pertanyaan Junimart tersebut disampaikan pada saat rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ada informasi yang saya dapatkan tentang uang Rp 30 miliar dari pengembang reklamasi untuk TemanAhok, melalui Sunny dan Cyrus. Saya tidak tahu apakah KPK telah melakukan pemeriksaan pada Sunny atau Cyrus?" tanya Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Menanggapi pertanyaan itu, Ketua KPK Agus Rahardjo langsung menjawab, terkait rumor adanya aliran dana Rp 30 miliar kepada TemanAhok, Agus menyebutkan, KPK akan mengusutnya.

Sementara itu, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Sunny Tanuwidjaja kelar diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan dua raperda reklamasi pulau di Teluk Jakarta membantah kabar yang ikut mengaitkan namanya itu.

(Istimewa)

"Tidak ada, tidak ada itu. Itu infonya dari mana?" kata Sunny di Gedung KPK, Jakarta, Kamis lalu.

"Tidak tahu saya itu. Coba tanya Pak Ketua (KPK) ya," imbuh Sunny.

Segera Diselidiki KPK

KPK sendiri memastikan bakal mendalami dugaan aliran dana Rp 30 miliar ke TemanAhok, relawan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam menempuh jalur independen menyongsong Pilkada DKI 2017.

Uang tersebut disebut-sebut berasal dari pihak swasta, yakni pengembang reklamasi pulau di Teluk Jakarta. Karena itu, KPK tengah mengumpulkan keterangan untuk menelusuri dugaan ini.

"KPK melakukan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) di Dumas (pengaduan masyarakat KPK)," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis lalu.

Menurut Basaria, tim penyelidik nantinya akan melihat hasil dari pulbaket tersebut. Dari situ bisa ditindaklanjuti, apa perlu ditingkatkan statusnya ke tahap penyelidikan atau tidak.

"Pulbaket ini sekarang sedang dilakukan. Kalau menurut dari tim lidik perlu dinaikan ke penyelidikan, baru akan dinaikan ke penyelidikan," terang dia.

Pimpinan KPK Agus Rahardjo didampingi Empat Wakil Pimpnan KPK Laode M. Syarief, Saut Situmorang, Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata hadir dalam lanjutan RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Rabu (15/6). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Nantinya di tahap penyelidikan, kata Basaria, KPK akan meminta keterangan sejumlah pihak. Namun, pengambilan keterangan juga tak harus memanggil yang bersangkutan ke KPK.

Yang jelas, ‎lanjut Basaria, KPK tidak akan memaksa perkara ini nantinya harus masuk ke penyidikan atau tidak. Sebelum sampai ke tahap itu, KPK harus menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup terlebih dulu.

"Kalau penyidik kita tak bisa menemukan alat bukti itu, ya jangan dipaksakan juga. Penegakan hukum itu harus berdasarkan fakta dan bukti," tegas Basaria.

Tanggapan Ahok

Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menanggapi kabar ini dengan nada marah karena terus menerus dituduh menerima suap reklamasi Teluk Jakarta. Apalagi saat ini tuduhan tersebut juga menyerang TemanAhok.

"Dituduh kasus suap (reklamasi) juga keterlaluan fitnahnya gitu, kalau kamu nuduh suap saya apa kepentingan saya, saya harusnya membantu Anda enggak meringankan kontribusi (pengembang)," ucap Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis lalu.

Sedangkan DPR, kata Ahok, memiliki hak imunitas yang tidak dapat digugat jika bicara apapun. "Gini, saya pernah di DPR, mau ngomong apa aja dia punya hak imunitas nggak bisa dituntut, nggak bisa digugat, ini bisa main politik nih," ujar dia.

Sementara, Ahok sendiri mengaku tidak tahu bagaimana operasional TemanAhok. "Nggak pernah tahu operasionalnya (TemanAhok). Dulu saya malah lebih akrab sama DAG (Dukung Ahok Gubernur). Tapi mereka nggak ada ngapa-ngapain," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Liputan6.com/Ahmad Romadoni)

Ahok mengatakan, jika dituduh menerima suap, lebih baik TemanAhok diperiksa untuk mengetahui kebenarannya.

"Harusnya kalau ada tuduhan begitu dia periksa saja yang dituduh. Buktinya mana. Saya profesional saja," ucap Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menyatakan, karena kasus lahan RS Sumber Waras gagal menjeratnya, maka lawan politiknya sengaja mencari cara lain untuk menjatuhkan nama baiknya melalui kasus suap reklamasi.

"Suapnya apa gitu loh? Makanya saya bilang, untungnya dia anggota DPR, enggak bisa gugat. Walaupun itu secara politik, menurut saya itu jahat. Sama kayak kasus Sumber Waras kan, pengin bangkitkan opini ke orang, 'Ahok itu enggak bersih', yang dijual Ahok, Ahok punya brand apa sih? Saya bersih," tegas Ahok.

TemanAhok Membantah

Bantahan juga datang dari TemanAhok. "Nggak bener, itu tudingan," kata Juru Bicara TemanAhok Amalia Ayuningtyas kepada Liputan6.com, Jumat 17 Juni 2016.

Menurut Amalia, satu-satunya sumber dana operasional relawan Ahok adalah dari hasil penjualan merchandise dan sumbangan.

"Selain jualan merchandise, ada juga teman-teman yang membantu memenuhi kebutuhan logistik seperti spanduk, brosur, dan lainnya," ujar dia.

Untuk membuktikan hal itu, kata Amalia, TemanAhok siap menghadirkan ratusan orang yang ikut menyumbang. Bahkan, TemanAhok juga siap jika diperiksa KPK.

"Kami percaya KPK akan menindak sesuai dengan temuan yang didapatkan, kita juga akan kooperatif, nanti KPK akan mengaudit," ucap Amalia.

Juru Bicara TemanAhok, Amalia Ayuningtyas (kedua kanan) memegang tanda terima pengajuan judicial review di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (17/6). Judicial Review terkait UU Pilkada yang direvisi DPR. (liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Selama ini, kata Amalia, TemanAhok sudah cukup transparan soal penggunaan dan perolehan dana.

"TemanAhok ini bisa jadi lebih transparan daripada parpol, komitmen kami mengedepankan transparansi, kita akan share perolehan dan dana yang dipakai," tegas Amalia.

Amalia mengakui pihaknya pernah menerima uang dari beberapa perusahaan. Namun, tidak ada yang terkait reklamasi.

"Misalnya ada yang mau foto kopiin formulir. Kemudian, ada yang kasih kita buat sablon kaos, jadi kita sediakan kausnya saja. Itu pun bisa kita buktikan, jika nanti memang diminta. Bahkan kopi dan gula itu disumbangkan, sampai laptop, itu dipinjam," ujar Amalia.

Selain itu, sambung dia, ada juga perusahaan yang menyumbang uang jutaan rupiah namun tidak diterima begitu saja oleh TemanAhok. Uang itu akan langsung ditukarkan dengan merchandise TemanAhok, "Jadi enggak bisa kita terima begitu saja uangnya."

Transparansi Keuangan

Dia menyebut, pemasukan baru-baru ini yang diterima relawan hanya sebesar Rp 800 juta hasil dari acara Ahok Fair.

"Jadi saat TemanAhok Fair kemarin, kita mendapatkan Rp 1,6 miliar. Tapi itu belum dikurangi pengeluarkan kita sebesar Rp 750 juta. Jadi kurang lebih kita dapat Rp 800 juta," ucap Amalia.

Uang Rp 800 juta itu, lanjut dia, nantinya akan digunakan untuk untuk kebutuhan verifikasi faktual. "Intinya soal dana kita memang ketat kok," dia menegaskan.

Karena itu, nantinya, jika semua persiapan selesai, pihaknya akan membeberkan seluruh data keuangan mereka ke publik, melalui website.

"Nanti kita akan beberkan semuanya. Sekarang sudah ada. Tapi baru laporan Desember 2015. Kita punya komitmen, akan kita perlihatkan. Memang ada dari perusahaan, seperti yang saya jelaskan tadi, tapi bukan perusahaan reklamasi," Amalia memungkas.

Teman Ahok bersama tim kuasa hukumnya berfoto bersama usai mendaftarkan berkas perkara pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (17/6). Judicial Review terkait UU Pilkada yang direvisi DPR. (liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Melihat lemahnya tuduhan yang dialamatkan ke TemanAhok, Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri, meminta Junimart Girsang membuktikan tudingan aliran dana dari perusahaan pengembang reklamasi Teluk Jakarta ke TemanAhok.

Menurut dia, anggota DPR dari Fraksi PDIP itu harus memiliki bukti terkait tudingan tersebut sebelum menyampaikan ke publik.

"Pak Junimart itu tolong dibuka saja, jangan gosip begitu," kata Febri di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).

Sejauh ini, sambung dia, ICW belum menemukan data yang mengindikasikan adanya aliran dana puluhan miliar ke TemanAhok.

"Kalau itu kan baru omongan nih, kalau ada bukti transfer, rekening koran dapat dari bank ya boleh. Tapi kalau sejauh itu belum ada kami belum bisa komen," ucap dia.

Karena itu, hasil penyelidikan KPK sangat ditunggu untuk menjernihkan rumor tersebut. Perlu kejelasan, apakah tuduhan ke TemanAhok benar adanya atau sekadar tuduhan kosong untuk tujuan politik menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017?

3 Komentar

Video Populer

Foto Populer