Disdik DKI Telusuri Dugaan Pungli di Sekolah Agama

Liputan6.com, Jakarta Warga melaporkan adanya dugaan pungutan liar yang diduga dilakukan pihak Madrasah Ibtidaiyah di Jakarta. Pungli oleh sekolah agama itu berkaitan dengan ujian hingga pengurusan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Mengenai itu, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Bowo Irianto mengatakan, pihaknya harus berkoordinasi lebih lanjut dengan Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta. Mengingat, sekolah madrasah berada di bawahan Kanwil Kementerian Agama, sementara persoalan pendidikan ada di naungan Disdik DKI.

"Meski sekolah MI berada dibawah pembinaan Kanwil Kementerian Agama DKI, tetapi tetap KJP dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) ada di bawah kami, Disdik DKI," ujar Bowo saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (29/5/2016).

Bowo mengatakan, Dinas Pendidikan tetap akan menelusuri laporan warga soal pungli itu. Mengingat dana KJP dan BOP, tanggung jawab dan pengawasannya ada di tangan Disdik DKI.

"Terkait dengan BOP dan KJP, jika ada keluhan masyarakat dengan data yang jelas, rinci dan spesifik, Disdik DKI tetap berkewajiban untuk lakukan koordinasi pembinaan," ujar Bowo.

Sebelumnya, ada laporan dugaan pungutan liar di Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Islamiyah, Jalan Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara.

Sekolah tidak mengizinkan siswa yang belum bayar uang sekolah dan ujian untuk mengikuti ujian semester. Beberapa orangtua dikabarkan harus mengemis agar anaknya bisa ikut ujian.

Kemudian, siswa yang ingin pindah sekolah diwajibkan membayar Rp 500 ribu kepada kepala sekolah. Tak hanya itu, pengurusan KJP juga bermasalah. Siswa diminta Rp 100 ribu untuk ongkos pengurusan KJP.

Pun demikian, siswa yang tidak ikut touring sekolah dan ekstra kukikuler renang dikenai biaya Rp 50 ribu.