Pengamat: Masuknya Golkar Akan Mengubah Peta Politik Istana

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik dari Poltracking Indonesia Hanta Yudha menilai, masuknya Partai Golkar ke dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bisa mengubah peta kekuatan di Istana. Namun, Wakil Presiden JK tidak diuntungkan dengan Partai Golkar di pemerintahan.

Menurut dia, posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan semakin kuat. Luhut menjadi pendukung ketua umum terpilih Setya Novanto di Munaslub Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, beberapa waktu lalu.

"Masuknya Golkar dalam pemerintah pasti akan mengubah peta kekuatan di Istana. Pak JK semakin lemah dan Pak Luhut semakin kuat," kata Hanta dalam diskusi bertajuk 'Peta Politik Pasca Munaslub Golkar' di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (21/5/2016).

Dia berujar, posisi JK berbeda jauh saat menjadi Wakil Presiden tahun 2004-2009 bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, JK menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2014.

"Tahun 2004. Pak JK sangat kuat sekali karena memimpin Partai Golkar. Tapi sekarang tidak lagi," ujar ‎Hanta.

Merapatnya Partai Golkar ke pemerintah mengubah peta kekuatan di koalisi‎ pendukung pemerintah. Mengingat Golkar memiliki kursi signifikan di DPR, kedua terbanyak setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Putusan Munaslub

Partai Golkar sebelumnya mengukuhkan dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK. Dengan keputusan itu pula, Golkar secara resmi keluar dari Koalisi Merah Putih.

Sekretaris Sidang Munaslub Partai Golkar Siti Aisyah membacakan hasil pembahasan komisi. Dalam keputusan itu, disebutkan Golkar menyatakan dukungannya kepada pemerintah.

"Keputusan Golkar untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK harus ditindaklanjuti dengan upaya nyata Partai Golkar, demi menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," ucap Aisyah di Ballroom BNDCC, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin 16 Mei lalu.

Dengan keputusan ini, secara otomatis membatalkan keputusan Munas Golkar sebelumnya yang menyatakan bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP).

"Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Partai Golkar Nomor 5/Munas 9/2014 tentang Posisi Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih," ujar Siti Aisyah.