Top 3: Mal Klender yang Jadi Saksi Bisu Tragedi Mei 1998

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah pusat perbelanjaan yang terkenal dengan nama Yogya Plaza di era itu menjadi saksi bisu kerusuhan yang memakan warga sipil pada tragedi Mei 1998. Cerita tentang mal identik dengan kerusuhan itu menjadi berita yang paling banyak dibaca sepanjang Sabtu petang hingga pagi ini.

Disusul oleh kabar tentang Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang mengeluarkan surat perintah tentang penindakan penyebaran paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Demikian pula dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan kunjungan kerja (kunker) anggota DPR yang diduga fiktif.

Top 3 News Selengkapnya:

1. Mal Klender, Saksi Bisu Tragedi Kelam Mei 1998

Delapan belas tahun sudah, Tragedi Mei 1998 berlalu. Mungkin bagi sebagian generasi muda, hal itu hanya sebatas dikenang sebagai peralihan Orde Baru ke Reformasi.

Namun berbeda bagi warga Jakarta yang merasakan pahitnya Mei 1998, khususnya di Klender, Jakarta Timur. Sebuah pusat perbelanjaan yang terkenal dengan nama Yogya Plaza di era itu menjadi saksi bisu kerusuhan yang memakan warga sipil.

Mal itu terbakar hebat pada 14 Mei 1998. Ketika sebagian massa sedang menjarah, sebagian lagi melakukan pembakaran. Ketika api membesar, cukup banyak warga yang terjebak. Puluhan tewas karena melompat dari lantai satu, dua, atau tiga untuk menyelamatkan diri.

Selengkapnya...

2. Kapolri Keluarkan Aturan Soal Penindakan Penyebaran Komunisme

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan surat perintah tentang penindakan penyebaran paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Dalam surat bernomor 337/V/2016, Kapolri memerintahkan agar petugas polisi tidak melakukan razia. Sebab, dia khawatir jika dilakukan razia akan timbul keresahan pada masyarakat.

"Kita mempertegas saja, secara lisan sudah disampaikan bahwa kita melakukan penindakan dengan pendekatan hukum, kita batasi jangan masuk ke kampus, menyita buku-buku di toko buku," kata Badrodin kepada Liputan6.com, Sabtu (14/5/2016).

Namun, kata dia, Kepolisian tetap melakukan penyidikan atas penyebaran paham komunisme itu. "Itu ada batasannya, tidak melakukan razia tetapi penyidikan tetap tidak melakukan tindakan," ujar dia.

Selengkapnya...

3. Kunjungan Kerja Wakil Rakyat Disorot

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan kembali riuh. Pangkal masalahnya adalah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan kunjungan kerja (kunker) yang diduga fiktif. Kesekretariatan Jenderal (Setjen) berang. Potensi dugaan korupsi diusut.

Temuan ini bermula dari audit yang dilakukan auditor negara yang menemukan adanya kejanggalan dalam setiap laporan kunker para anggota dewan. Salah satu yang mencengangkan sekaligus lucu adalah laporan foto yang dilampirkan berulang yang diduga untuk mengelabui auditor.

Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, terkadang ada foto kegiatan kunker yang digunakan berkali-kali. Menurut BPK, lanjut dia, akuntabilitas tersebut tidak memadai. Ia pun tidak pernah menggunakan foto yang sama dalam kegiatan kunker.

Selengkapnya...