Perlu Sinergi untuk Bendung Penyebaran Pornografi dan Narkoba

Senada dengan Rahayu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ri, Ledia Hanifa Amaliah menyoroti maraknya kasus orang tua menelantarkan anak-anak terutama di daerah-daerah miskin. Oleh karenanya peran P2TP2A sangat strategis dalam rangka memberikan ketrampilan perempuan-perempuan yang hidup di kantong-kantong kemiskinan.

“Jika para perempuan ini diberi ketrampilan yang cukup, maka bisa membantu para suami menghidupkan roda perekonomian keluarga sehingga kasus menelantarkan anak bisa diredam,” terang Ledia.

Politisi PKS ini juga berharap P2TP2A Provinsi Aceh lebih proaktif turun ke lapangan melakukan pendekatan-pendekatan ke daerah rawan kemiskinan tanpa harus menunggu adanya laporan kasus dari masyarakat.

“Saya yakin para korban kasus kekerasan dan pelecehan seksual perempuan dan anak ini masih banyak yang tidak berani melaporkan kasusnya di luaran sana, karena selain ini menjadi aib keluarga, seringkali pola penyelesaian kasusnya hanya dengan cara kekeluargaan saja tidak sampai ke ranah hukum,” ungkap Ledia.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh, Dahlia didampingi Ketua P2TP2A Aceh Dian Marina mengungkapkan penerapan syariah islam di bawah pengawasan Dinas Syariah Aceh perlahan tapi pasti mampu berkontribusi menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Secara umum masyarakat Aceh mendukung penerapan syariah, terlihat dengan kian diminatinya PAUD IT, gerakan shubuh berjamaah oleh berbagai kelompok masyarakat juga makin ramai, sedangkan pertentangan (penolakan) syariah lebih banyak muncul dari luar Aceh,” terang Dahlia.

Dahlia menjelaskan, berdasarkan data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap anak di Aceh tahun 2015 lalu mencapai 16 kasus, sedangkan sampai bulan April 2016 sudah terjadi 3 kasus. Sedangkan KDRT terhadap perempuan tahun 2015 mencapai 47 kasus, dan sampai bulan April 18 kasus. Kasus pemerkosaan tahun 2015 lalu juga masih terbilang tinggi mencapai 15 kasus.

(*)